Ngawi Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Kendalikan Inflasi
Ngawi — Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Gerakan Pangan Murah pada 15 Juli 2026 di Alun-alun Merdeka. Kegiatan ini digelar untuk meredam kenaikan harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi daerah setelah beberapa komoditas mulai naik kembali.
Kenaikan harga dan respons pemerintah
Berdasarkan pantauan hingga Rabu (15/7/2026), harga telur ayam negeri di tingkat konsumen naik menjadi Rp23.600/kg dari sebelumnya Rp22.000/kg. Harga daging ayam potong juga meningkat menjadi sekitar Rp35.000/kg dari Rp32.000/kg.
Untuk menekan dampak kenaikan tersebut, Pemkab Ngawi membuka pasar murah di pusat kota. Warga terlihat antusias memanfaatkan harga yang lebih rendah.
Harga di pasar murah
Di pasar murah, pemerintah menjual komoditas pokok di bawah harga pasar untuk meringankan beban konsumen. Harga yang ditawarkan antara lain:
- Telur ayam: Rp21.000/kg
- Daging ayam potong: Rp30.000/kg
Strategi distribusi dan jangkauan wilayah
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan program ini merupakan intervensi rutin untuk memastikan keterjangkauan harga bahan pokok dan menekan inflasi.
"Tujuannya memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan terjangkau masyarakat. Dengan stabilitas harga, inflasi bisa ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga," ujar Wabup Antok.
Menurutnya, intervensi tidak hanya fokus di perkotaan. Penyaluran disesuaikan dengan potensi produksi tiap kecamatan agar distribusi lebih merata. Wilayah yang minim produksi beras akan diberi pasokan dari daerah surplus. Begitu pula sayuran, telur, dan cabai akan didistribusikan sesuai kondisi produksi setempat.
Ia memberi contoh bahwa daerah dataran tinggi yang minim produksi gabah akan menerima pasokan dari daerah penghasil agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga stabil.
Jadwal dan pemantauan
Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan secara berkala di beberapa titik di Kabupaten Ngawi. Pelaksanaan dan lokasi disesuaikan dengan hasil evaluasi mingguan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
"Pelaksanaannya periodik. Setiap minggu kami melakukan evaluasi inflasi bersama TPID. Jika ada komoditas yang mulai memicu inflasi, maka akan dilakukan intervensi melalui pasar murah," pungkasnya.
Dengan intervensi terencana dan distribusi berdasarkan produksi wilayah, Pemkab Ngawi berharap tekanan harga dapat ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Empat SDN di Ponorogo Nihil Pendaftar SPMB 2026
Empat SDN di Ponorogo tidak menerima siswa baru pada SPMB 2026; DPRD minta evaluasi dan hearing dengan Dinas...
DPRD Malang Desak Evaluasi Data Kemiskinan dan Skema Pendidikan
Ketua DPRD Malang minta evaluasi data kemiskinan dan skema subsidi pendidikan agar bantuan sosial tepat sasa...
Perbaikan Jalan Desa Jadi Prioritas Usai Reses DPRD Jember
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyatakan perbaikan jalan desa jadi prioritas pembahasan usai reses di Keca...
PDI Perjuangan Kediri Salurkan 1.900 Paket dan Kawal Panti ODGJ-Lansia
DPC PDI Perjuangan Kediri salurkan 1.900 paket sembako pada 14 Juli 2026 dan berjanji mengawal fasilitas pan...
PDI Perjuangan Sukomanunggal Gandeng Gen Z dan Milenial untuk Ranting 2026–2031
PAC PDI Perjuangan Sukomanunggal prioritaskan Gen Z dan milenial dalam kepengurusan ranting 2026–2031 untuk...
Banyuwangi Prioritaskan Anggaran Infrastruktur 2027
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi minta anggaran infrastruktur 2027 diprioritaskan karena proyeksi penurunan p...