Kemensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat, Daerah Diminta Lengkapi Sertifikat

Kementerian Sosial meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat untuk membuka akses pendidikan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Permintaan itu disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima delegasi beberapa daerah di Jakarta, Kamis 9 Juli 2026. Agus menekankan percepatan harus tetap mengikuti aturan dan mekanisme agar penganggaran dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.

Tekad percepat Sekolah Rakyat

Agus Jabo menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat akses pendidikan. Ia mengingatkan masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah, sehingga program ini menjadi prioritas. Namun, ia menekankan bahwa langkah percepatan wajib sejalan dengan prosedur Kemensos.

"Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan,"

Syarat administrasi lahan untuk pembangunan

Kemensos meminta kesiapan administratif daerah, terutama terkait kepemilikan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Agus menyatakan tanpa dokumen lengkap, proses pembangunan tidak bisa dimulai. Ia memberi tekanan pada kelengkapan sertifikat sebagai syarat mutlak.

"Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen, kalau bisa tahun ini,"

Progres Subulussalam

Pemerintah Kota Subulussalam melaporkan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Wali Kota Rasyid menyebut progres fisik kini hampir selesai dan menyasar penyelesaian dalam waktu dekat. Ia menyatakan keterlibatan berbagai unsur pemerintah daerah mempercepat penyelesaian sampai tahap finishing.

"Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kami sudah tahap finishing. Terakhir progresnya mencapai 74 persen,"

Target penyelesaian yang disampaikan adalah 14 Juli 2026, sehingga kerja bergantian antar-pelaksana diprioritaskan untuk mengejar tenggat.

Penguatan data dan pemberdayaan di Indragiri Hulu

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Rika Varia Nora, menyampaikan upaya pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari penguatan layanan sosial. Pemerintah daerah meningkatkan kapasitas operator desa dan melakukan verifikasi lapangan untuk memperbarui data.

"Indragiri Hulu menargetkan pembaruan data mencapai 50 persen penduduk pada September. Kemudian 100 persen pada Desember 2026,"

Selain pendataan, daerah menyiapkan lebih dari 100 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Rencana ini disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa serta komunitas adat terpencil.

Kerja sama lintas daerah dan tindak lanjut

Agus membuka ruang kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan perluasan akses pendidikan. Ia menyatakan dukungan Kemensos akan diberikan selama program sesuai mekanisme dan dokumen pendukung lengkap.

"Pokoknya saya senang kalau daerah semangat untuk pengentasan kemiskinan. Saya akan dukung selama Kemensos punya program,"

Dengan batas waktu lokal dan target pembaruan data nasional, langkah selanjutnya adalah verifikasi lahan, finalisasi konstruksi, dan sinkronisasi anggaran agar Sekolah Rakyat segera beroperasi dan dapat menampung anak-anak yang belum sekolah.