Menko PMK Percepat Rehab Rekon Pascabencana di Sumatera
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Permintaan itu disampaikan di Jakarta pada Jumat, 19 Juni 2026, untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak setelah Rencana Induk telah ditetapkan.
Rencana induk dan fokus wilayah
Tim Pengarah menetapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada 13 Mei 2026. Dokumen tersebut kini telah disampaikan ke Menteri Keuangan sesuai arahan Presiden. Pemerintah menargetkan pelaksanaan cepat di lapangan melalui koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Anggaran dan kebutuhan 2026–2028
Pratikno menjelaskan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp100,16 triliun untuk periode 2026–2028. Rinciannya dibagi per tahun sebagai berikut:
| Tahun | Anggaran (Rp triliun) |
|---|---|
| 2026 | 38,94 |
| 2027 | 32,94 |
| 2028 | 28,28 |
Pemerintah menyatakan sebagian besar anggaran kementerian dan lembaga telah tersedia, sedangkan sisanya masih dalam proses pencairan.
Dorongan percepatan pelaksanaan
Pratikno menekankan bahwa fokus bukan hanya pada pencairan dana, tetapi pada kecepatan pelaksanaan program di lapangan. Ia mengajak pemerintah daerah untuk berperan aktif agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat, dan efektif.
"Sebagian besar anggaran kementerian dan lembaga sudah tersedia, sebagian lainnya masih berproses. Tetapi yang perlu kita kawal bukan hanya pencairan anggaran, melainkan bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan,"
"Pemerintah daerah didorong berperan aktif mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di daerah masing-masing. Selain kementerian dan lembaga, keterlibatan daerah penting agar pelaksanaan program berjalan cepat, tepat, dan efektif di lapangan,"
Pengawasan, monitoring, dan akuntabilitas
Menko PMK juga menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan monitoring. Tujuannya memastikan program tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih. Pengawasan yang kuat diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan mencegah langkah penanganan yang terlewat.
"Kami juga menekankan akuntabilitas bagaimana meningkatkan pengawasan, monitoring pelaporan. Bukan semata-mata akuntabilitas tetapi menjamin tidak tumpang tindih dalam penanganan masalah yang sama dan juga tidak ada hal-hal penting yang terlewat,"
Ke depan, pemerintah akan memantau realisasi anggaran dan kemajuan fisik di lapangan. Keberhasilan program ini bergantung pada koordinasi antarlevel pemerintahan dan pengawasan yang konsisten.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...