PKP Percepat Pembangunan Hunian Bagi Korban Bencana

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana melalui penguatan koordinasi, pemutakhiran data, dan percepatan proses lelang. Menteri Maruarar Sirait menegaskan langkah ini dijalankan sesuai arahan Presiden dan dilakukan secara cepat, sederhana, serta tepat sasaran, Rabu, 9 September 2026.

Arahan Menteri PKP dan prinsip penanganan

Menteri PKP, Maruarar Sirait, meminta seluruh pihak menyiapkan petugas terbaik dan mempercepat proses lelang serta pengerjaan rumah. Ia menegaskan bantuan tidak boleh berbelit-belit karena warga sedang membutuhkan hunian.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus bekerja lebih cepat dari biasanya. Saudara-saudara kita sedang menderita dan tinggal di pengungsian, jadi kita harus punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi,”

“Saya minta semua siapkan petugas terbaik, proses lelang dan pengerjaan rumah disegerakan. Jangan berlama-lama membantu rakyat yang sangat membutuhkan,”

Ia juga mengingatkan pentingnya kualitas bangunan dan ketepatan sasaran. Penyimpangan anggaran dalam penanganan bencana akan dikenai sanksi tegas sesuai aturan.

Skema bantuan dan kriteria kerusakan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merinci nilai bantuan rumah berdasarkan tingkat kerusakan. Untuk rusak ringan disiapkan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta.

Bantuan untuk rusak berat diberikan melalui pembangunan kembali atau relokasi. Tito meminta pemerintah daerah mendata penerima berdasarkan nama dan alamat agar tepat sasaran.

“Selain diusulkan dan ditandatangani Bupati, saya minta ditandatangani juga oleh Kapolres dan Kajari sebagai pemeriksaan awal. Kemudian baru dicek ulang oleh BPS supaya tidak ada data ganda atau salah hitung kategori kerusakan,”

Verifikasi data dan peran BPS

Kepala BPS Amalia Widyasanti menyatakan verifikasi data lapangan terus diperkuat. BPS memeriksa ulang data yang dikirimkan pemerintah daerah kepada BNPB secara by name by address.

“Sambil menunggu data masuk, kami menggunakan data desa dan data sosial ekonomi nasional untuk memetakan wilayah terdampak serta profil warganya. Termasuk menyediakan papan informasi (dashboard) bencana,”

Progres pembangunan hunian di Sumatra

Di Sumatra, pemulihan hunian berjalan melalui skema gotong royong CSR Buddha Tzu Chi. Program menargetkan pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang tersebar di tiga provinsi.

Pengawasan anggaran dan percepatan lelang

Kementerian PKP berkoordinasi dengan BPKP dan LKPP untuk mempercepat proses lelang pembangunan berikutnya. Koordinasi itu sekaligus memastikan pengawasan anggaran berjalan ketat selama seluruh proses pemulihan hunian berlangsung.

Pemerintah menekankan percepatan dan akurasi data sebagai kunci agar bantuan sampai kepada yang berhak, serta bangunan dapat segera dihuni oleh warga terdampak bencana.