Nasional

MenPPPA Pastikan Anak Terdampak MBG Mendapat Pendampingan

Bagikan:
Menteri PPPA Arifah Fauzi memastikan pendampingan anak terdampak program MBG

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan anak-anak yang terdampak persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan pendampingan menyeluruh dari pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat wawancara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 9 September 2026. Pemerintah juga sedang mengevaluasi pelaksanaan MBG untuk memastikan standar gizi dan perlindungan anak terpenuhi.

Pendampingan menyeluruh bagi anak terdampak

Arifah menegaskan pendampingan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga perhatian terhadap dampak psikologis yang mungkin muncul. Ia menyatakan pemerintah berkolaborasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk memberikan penanganan yang tepat.

MBG itu kan program bagus untuk memberikan hak anak sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kalau memang masih ada kekurangannya, pemerintah juga sedang melakukan perbaikan-perbaikan.

Evaluasi pelaksanaan dan penindakan terhadap SPPG

Pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dengan memeriksa pelaksana program dan menindak Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar pelayanan pemenuhan gizi. Tujuannya adalah memastikan program berjalan sesuai standar dan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

Jangan dilihat sepotong-sepotong, tapi lihatlah upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Khususnya untuk menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan yang sekarang terjadi.

Dampak psikologis dan langkah edukasi

Arifah menyatakan persepsi dan pengalaman anak terhadap makanan dapat memengaruhi kondisi psikologisnya. Pemerintah menilai penting adanya edukasi serta pendampingan psikologis agar anak kembali merasa aman dan terlindungi.

Namanya anak-anak, apa yang dia lihat, apa yang diindera berpengaruh terhadap psikologisnya. Ini yang sedang kita dalami, kolaborasi dengan berbagai kementerian terkait dan pemerintah daerah.

Ia menambahkan bahwa reaksi terhadap pengalaman tersebut bisa berbeda antar anak, sehingga pendekatan penanganan disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung bagaimana kondisi si anak. Nah, ini kan perlu ada edukasi.

Skema penanganan dan prioritas

Secara garis besar, fokus pemerintah meliputi evaluasi pelaksanaan MBG, penindakan terhadap pelaksana yang melanggar standar, serta pendampingan psikologis dan edukasi untuk anak dan orang tua. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menjaga hak dan kesehatan anak serta memulihkan rasa aman setelah mengalami dampak program.

Penanganan dilakukan menyeluruh agar anak-anak tetap memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan dan kondisinya, demikian yang ditegaskan MenPPPA.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait