Indonesia Percepat Negosiasi I-UK CEPA Menjelang Hapus DCTS 2027
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mempercepat penjajakan Indonesia-UK Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UK CEPA) setelah kunjungan kerja ke London pada 7-9 September 2026. Langkah ini diambil karena skema Developing Countries Trading Scheme (DCTS) Inggris tidak lagi berlaku untuk Indonesia mulai 1 Januari 2027.
Upaya percepatan dan tujuan CEPA
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Johni Martha, mengatakan Kemendag mendorong pembentukan I-UK CEPA untuk mempererat hubungan dagang kedua negara. Dalam pernyataan tertulis pada Rabu, 16 September 2026, ia menyebut perjanjian itu berpotensi memperluas akses pasar dan memperkuat rantai pasok.
Kemendag juga memproyeksikan CEPA mampu mengurangi hambatan regulasi serta mengembangkan perdagangan jasa dan investasi. Tujuannya jelas: meningkatkan daya saing komparatif kedua negara di pasar global.
Kunjungan ke London dan dialog multi-pihak
Pada kunjungan 7-9 September, delegasi Kemendag bertemu sejumlah instansi pemerintah Inggris dan pemangku kepentingan. Johni memimpin forum bisnis yang melibatkan 20 perusahaan serta lembaga think-tank Inggris pada 8 September 2026.
"Masukan dari dunia usaha sangat penting untuk mempercepat pembentukan I-UK CEPA,"
Forum tersebut menjadi wadah pengumpulan masukan dunia usaha yang akan dipakai dalam penjajakan perjanjian.
Isu sektor kopi dan kerjasama teknis
Selain pertemuan tingkat pemerintah, delegasi mengunjungi International Coffee Organization (ICO) di London. Pembahasan berfokus pada kesejahteraan petani kopi skala kecil, pengakuan specialty Robusta, praktik pertanian regeneratif, dan tantangan implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).
"Kami juga menekankan pentingnya peran ICO dalam menopang kesejahteraan petani kopi yang mayoritas adalah petani kecil,"
Johni menambahkan perlunya peran aktif negara produsen besar dalam menciptakan aturan global yang lebih adil dan inklusif.
Alasan mendesak: pengakhiran DCTS dan tarif
Kemendag menyatakan urgensi CEPA menguat karena penghapusan DCTS. Mulai 1 Januari 2027, fasilitas DCTS Inggris tidak lagi tersedia untuk Indonesia.
Saat ini, ekspor Inggris ke Indonesia masih dikenai tarif most-favored nation (MFN) berkisar 6-15 persen, sehingga CEPA dinilai perlu untuk membuka kondisi perdagangan yang lebih menguntungkan.
Data perdagangan dan komparatif kedua negara
Nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Inggris tercatat relatif stabil pada 2021-2025, naik dari USD 2,57 miliar pada 2021 menjadi USD 2,66 miliar pada 2025. Indonesia menawarkan pasar besar, sumber daya alam melimpah, dan basis manufaktur kompetitif.
Sementara itu, Inggris unggul pada produk dan jasa bernilai tinggi, teknologi, serta keahlian lintas sektor—kombinasi yang dianggap saling melengkapi dalam CEPA.
Dengan momentum kunjungan dan dukungan pihak Inggris terhadap aksesi Indonesia ke CPTPP, Kemendag akan melanjutkan penjajakan intensif dan memanfaatkan masukan dunia usaha sebagai dasar negosiasi.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
SP PLN dan YBM PLN Bangun 25 Hunian Bencana di Flores
SP PLN dan YBM PLN membangun 25 hunian bencana di lima dusun Flores, juga menyalurkan pangan dan air bersih,...
KAI Services Perkuat Posisi sebagai Penyedia Layanan Terintegrasi
KAI Services memperkuat peran sebagai penyedia layanan terintegrasi KA, mengelola cleaning, security, parkir...
KAI Services Perkuat Talenta Muda UNY Lewat Workshop Bimbingan Karier
KAI Services menggelar workshop bimbingan karier di UNY pada 15 September 2026 untuk memperkuat kesiapan mah...
SMEC Prime Pluit Resmi Dibuka, Perkuat Layanan Mata di Jakarta Utara
SMEC Prime Pluit resmi dibuka di Pluit, Jakarta Utara, memperluas layanan kesehatan mata dengan fokus deteks...
Kemenkeu Soroti Insentif dan Kredit Karbon untuk Transisi Hijau
Kemenkeu mendorong insentif industri prioritas dan pemanfaatan kredit karbon untuk mempercepat transisi ekon...
DPR Soroti Anggaran Alat Kesehatan TBC 2027 Dianggarkan Nol
DPR soroti alokasi alat kesehatan TBC 2027 yang dianggarkan nol dan penurunan total anggaran TBC dari Rp5,19...