Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap Korban Bencana di Sumatra

Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap untuk warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini menjadi prioritas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan pascabencana, kata Menko PMK Pratikno di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.

Percepatan dan prioritas pemulihan

Menurut Pratikno, pemerintah mengawal pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan rumah layak bagi korban. Pemulihan tidak hanya soal hunian, tetapi juga mencakup pendidikan, fasilitas keagamaan, pertanian, dan perikanan di wilayah terdampak.

“Pembangunan hunian harus segera diwujudkan, jangan sampai huntap lamban dan masyarakat terdampak terus terlunta-lunta. Pemerintah akan terus mengawal percepatan pembangunan.” — Pratikno

Pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan

Dalam rapat koordinasi disepakati bahwa pelaksanaan terpusat dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementerian PKP telah menerima alokasi anggaran dan tengah menjalankan proses tender sebelum pembangunan fisik dimulai.

Sementara itu, pembangunan huntap mandiri tetap dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui bantuan stimulan. Pemerintah daerah diminta memberi dukungan penuh agar proses berjalan cepat dan terkoordinasi.

Usulan kenaikan besaran bantuan

Untuk menutup kenaikan biaya pembangunan, pemerintah mengusulkan penyesuaian bantuan per unit rumah. Usulan besaran bantuan naik dari Rp60 juta menjadi Rp70 juta hingga Rp80 juta per unit.

Alasan penyesuaian tercantum sebagai berikut:

• Kenaikan harga material bangunan
• Naiknya upah tenaga kerja
• Biaya mobilisasi dan logistik
• Kebutuhan rumah layak berdasarkan kajian teknis

“Penyesuaian bantuan diperlukan karena biaya pembangunan rumah layak terus meningkat. Kenaikan material, upah, mobilisasi, dan hasil kajian teknis menjadi pertimbangan.” — Pratikno

Dampak dan langkah selanjutnya

Pratikno mengapresiasi kontribusi kementerian, pemda, dan pihak lain yang sudah terlibat. Ia menekankan percepatan harus tetap menjaga kualitas bangunan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Ke depan, fokus pemerintah adalah menyelesaikan proses tender, menyalurkan bantuan stimulan untuk huntap mandiri, dan memastikan pembangunan massal berjalan sesuai standar keselamatan dan tata ruang. Pemantauan terus dilakukan agar warga cepat kembali menempati hunian layak.