Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap Korban Bencana di Sumatra
Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap untuk warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini menjadi prioritas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan pascabencana, kata Menko PMK Pratikno di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.
Percepatan dan prioritas pemulihan
Menurut Pratikno, pemerintah mengawal pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan rumah layak bagi korban. Pemulihan tidak hanya soal hunian, tetapi juga mencakup pendidikan, fasilitas keagamaan, pertanian, dan perikanan di wilayah terdampak.
“Pembangunan hunian harus segera diwujudkan, jangan sampai huntap lamban dan masyarakat terdampak terus terlunta-lunta. Pemerintah akan terus mengawal percepatan pembangunan.” — Pratikno
Pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan
Dalam rapat koordinasi disepakati bahwa pelaksanaan terpusat dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementerian PKP telah menerima alokasi anggaran dan tengah menjalankan proses tender sebelum pembangunan fisik dimulai.
Sementara itu, pembangunan huntap mandiri tetap dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui bantuan stimulan. Pemerintah daerah diminta memberi dukungan penuh agar proses berjalan cepat dan terkoordinasi.
Usulan kenaikan besaran bantuan
Untuk menutup kenaikan biaya pembangunan, pemerintah mengusulkan penyesuaian bantuan per unit rumah. Usulan besaran bantuan naik dari Rp60 juta menjadi Rp70 juta hingga Rp80 juta per unit.
Alasan penyesuaian tercantum sebagai berikut:
- Kenaikan harga material bangunan
- Naiknya upah tenaga kerja
- Biaya mobilisasi dan logistik
- Kebutuhan rumah layak berdasarkan kajian teknis
“Penyesuaian bantuan diperlukan karena biaya pembangunan rumah layak terus meningkat. Kenaikan material, upah, mobilisasi, dan hasil kajian teknis menjadi pertimbangan.” — Pratikno
Dampak dan langkah selanjutnya
Pratikno mengapresiasi kontribusi kementerian, pemda, dan pihak lain yang sudah terlibat. Ia menekankan percepatan harus tetap menjaga kualitas bangunan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ke depan, fokus pemerintah adalah menyelesaikan proses tender, menyalurkan bantuan stimulan untuk huntap mandiri, dan memastikan pembangunan massal berjalan sesuai standar keselamatan dan tata ruang. Pemantauan terus dilakukan agar warga cepat kembali menempati hunian layak.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...