Kepala BPOM Minta Dukungan PANRB Perkuat Layanan di MPP

Kepala BPOM Taruna Ikrar meminta dukungan Kementerian PANRB untuk memperkuat pelayanan publik BPOM melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam audiensi pada Rabu, 1 Juli 2026. Permintaan itu bertujuan memperkuat kerja sama layanan, mengatasi isu sumber daya manusia, penataan organisasi, dan optimalisasi unit pelaksana BPOM di daerah.

Dukungan untuk program prioritas Presiden

Taruna menegaskan BPOM mendukung sejumlah kebijakan prioritas Presiden. Dukungan meliputi pengaturan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan layanan untuk program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Program Koperasi Desa Merah Putih
• Layanan Apotek Desa
• Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Perumahan
• Pengembangan sistem informasi pengadaan dan perbantuan JF PPBJ

Perluasan layanan di Mal Pelayanan Publik

Hingga Juni 2026, BPOM telah menyediakan layanan pada 141 Mal Pelayanan Publik. Angka ini setara dengan 45,04 persen dari total 313 MPP yang diresmikan Kementerian PANRB, sebagai bagian dari upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Inovasi SMART LAURA

Balai Besar POM Palangka Raya mengembangkan inovasi SMART LAURA untuk mendukung pelayanan publik. Sistem memanfaatkan doorbell dan CCTV sebagai sarana komunikasi dua arah antara petugas dan masyarakat, sehingga mempersingkat alur layanan.

"Inovasi ini turut direplikasi Balai Besar POM di Banda Aceh untuk MPP di Kabupaten Langsa. Dan saat ini masih berfungsi serta memudahkan layanan saat kondisi bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu," kata Taruna.

Koordinasi dengan DPMPTSP dan kendala loket

BPOM meminta dukungan PANRB untuk memperkuat kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah. Permintaan ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman terkait penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP.

Taruna menyampaikan koordinasi masih terkendala keterbatasan jumlah loket di beberapa MPP. BPOM berencana menyiapkan inovasi layanan lebih lanjut untuk mempercepat layanan publik di seluruh unit pelaksana teknis.

Tanggapan Kementerian PANRB

Menteri PANRB Rini Widyantini memberi apresiasi atas upaya BPOM memperkuat kerja sama. Ia menilai implementasi MoU akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan BPOM melalui jaringan DPMPTSP daerah.

"Kami mengapresiasi kinerja BPOM dalam mengimplementasi butir-butir MoU dari kerja sama yang sudah dilakukan. Dan nantinya pelayanan publik BPOM akan semakin baik dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik di DPMPTSP di seluruh wilayah Indonesia," ucap Rini.

Ke depan, penguatan MPP, replikasi inovasi seperti SMART LAURA, dan koordinasi lebih erat dengan DPMPTSP diharapkan meningkatkan kualitas akses layanan BPOM bagi masyarakat di seluruh daerah.