KemenPPPA Perkuat Peran Keluarga Cegah Radikalisme pada Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan pentingnya memperkuat peran keluarga untuk mencegah paparan radikalisme pada anak sejak dini. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu, 31 Mei 2026, sebagai respons terhadap perkembangan ruang digital yang meningkatkan risiko pengaruh ideologi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ancaman terhadap perempuan dan anak
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Titi Eko Rahayu, menyatakan perempuan dan anak termasuk kelompok rentan. Mereka mudah terpapar ideologi kekerasan melalui media informasi dan ruang digital yang kian luas. Oleh karena itu, intervensi dini menjadi prioritas.
Peran keluarga sebagai benteng pertama
KemenPPPA menekankan bahwa penguatan peran keluarga menjadi langkah penting untuk membentengi anak. Peran ini meliputi penanaman nilai toleransi, pendidikan perdamaian, dan praktik pengasuhan ramah anak. Keluarga disebut harus menjadi lingkungan aman yang mendukung tumbuh kembang anak.
Penguatan peran keluarga menjadi langkah penting untuk membentengi anak dari paparan paham radikal. Serta membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak,
Sinergi lintas sektor dan program konkret
Titi menegaskan perlindungan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. KemenPPPA juga memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus.
Beberapa program dan langkah yang didorong antara lain:
- Pembentukan UPTD PPA di tingkat daerah untuk layanan langsung.
- Penyediaan rumah aman bagi korban dan keluarga terdampak.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah untuk layanan protektif.
- Penyusunan petunjuk teknis penanganan anak yang terdampak jaringan terorisme.
Petunjuk teknis dan pembiayaan
Saat ini, KemenPPPA tengah menyusun petunjuk teknis sebagai panduan bagi pemerintah daerah. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam memberikan layanan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak terdampak. Titi juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai agar layanan berjalan optimal hingga tingkat daerah.
Kami terus mendorong kolaborasi dan penguatan sistem perlindungan yang komprehensif. Mulai dari pencegahan, penanganan, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial,
Implikasi dan langkah ke depan
Penguatan peran keluarga dan sinergi lintas sektor menjadi kunci menekan paparan paham radikal pada anak. Implementasi UPTD PPA, rumah aman, dan petunjuk teknis akan menjadi ukuran keberhasilan ke depan. Fokus pada pembiayaan dan pelatihan daerah juga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan layanan perlindungan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...