Menteri PPPA Desak Tangkap Pelaku Penyiksaan Perempuan di Bandung
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mendesak aparat penegak hukum segera menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pernyataan disampaikan pada Selasa, 23 Juni 2026, setelah korban ditemukan dalam kondisi luka berat akibat kekerasan yang berlangsung selama tiga tahun.
Desakan penegakan hukum
Arifah menekankan pentingnya penangkapan cepat agar pelaku diproses secara hukum dan korban mendapat kepastian perlindungan. UPTD PPA Jawa Barat sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memburu terduga pelaku.
"Korban harus memperoleh perlindungan, pendampingan hukum, serta pemulihan maksimal, sementara pelaku segera ditangkap dan diproses hukum. Kami sangat prihatin karena kekerasan berkepanjangan itu menimbulkan luka fisik dan psikis serius bagi korban,"
- Arifah Fauzi
Langkah perlindungan dan pemulihan korban
Pihak berwenang telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung pemulihan korban. Koordinasi dilakukan antara UPTD PPA, rumah sakit, kepolisian, dan lembaga perlindungan saksi serta korban.
- Pengajuan perlindungan ke LPSK untuk memastikan keamanan dan hak korban.
- Rencana asesmen lanjutan untuk kondisi fisik dan psikologis korban.
- Layanan konseling psikologis dan pendampingan untuk pemulihan emosional.
- Pendampingan hukum agar proses perkara berjalan optimal.
Arifah menyatakan bahwa pemulihan harus mencakup perawatan fisik dan dukungan psikologis. Asesmen dan konseling menjadi prioritas untuk memulihkan kemampuan bicara, penglihatan, dan mobilitas korban yang terganggu akibat kekerasan.
Kronologi singkat dan dampak
Korban dilaporkan hilang dan tidak dapat dihubungi oleh keluarga selama tiga tahun sebelum akhirnya ditemukan. Akibat perlakuan kekerasan berkepanjangan, korban mengalami luka berat, gangguan penglihatan, kesulitan berbicara, serta gangguan berjalan.
Arifah juga mendorong keberanian masyarakat untuk melapor saat mengetahui indikasi kekerasan. Menurutnya, laporan merupakan langkah penting untuk memutus rantai kekerasan dan membuka ruang bagi korban lain untuk mendapatkan perlindungan.
Langkah selanjutnya
Pemerintah daerah dan instansi terkait diminta mempercepat proses penyidikan dan memastikan akses layanan bagi korban. Koordinasi antar lembaga diharapkan mempercepat pemulihan korban sekaligus menegakkan hukum terhadap pelaku.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan, respons cepat aparat, dan ketersediaan layanan pemulihan komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...