Skema Hibah Lahan Meikarta Dimatangkan untuk Apartemen Subsidi
Pemerintah mematangkan skema hibah lahan Meikarta untuk mendukung pembangunan apartemen subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pertemuan digelar di Jakarta pada Senin, 22 Juni 2026 untuk memastikan tata kelola, kepastian hukum, dan akuntabilitas proses hibah.
Pertemuan dan peserta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memimpin pembahasan bersama Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Diskusi berlangsung intens dan fokus pada aspek hukum dan mekanisme penyerahan lahan.
Isu yang dibahas
Dalam pertemuan dibahas beberapa isu strategis, antara lain due diligence legalitas tanah, mekanisme hibah, penunjukan BUMN pelaksana, dan penetapan harga jual unit apartemen subsidi. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat penerima hunian.
Opsi mekanisme hibah
BPKP menawarkan dua alternatif mekanisme hibah. Opsi pertama adalah hibah melalui kementerian atau lembaga, sedangkan opsi kedua adalah hibah langsung kepada BUMN pelaksana. Pemerintah mempertimbangkan aspek hukum, kecepatan pelaksanaan, dan tata kelola dalam memilih skema.
Skema yang dipilih dan alur penyerahan
Pemerintah memilih skema hibah melalui negara. Lahan dari Lippo Group akan diserahkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selanjutnya aset diteruskan ke Danantara dan kemudian kepada BUMN yang ditugaskan membangun serta mengelola apartemen subsidi.
Skema ini dirancang secara non-profit agar penyediaan hunian terjangkau bagi MBR berjalan berorientasi layanan, bukan keuntungan komersial. Skema juga bertujuan mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional.
Respons pemangku kepentingan
Menteri Maruarar Sirait mengatakan pertemuan penting untuk memastikan tata kelola hibah berjalan benar. Ia menyebut masukan dari berbagai pihak menjadi dasar penentuan skema terbaik.
Kami datang ke sini untuk berdiskusi bagaimana tata kelola untuk hibah dari Lippo. Yaitu lahan di Meikarta untuk negara sesuai dengan tata kelola yang benar
Kami juga sudah menerima masukan yang sangat berharga dari BPKP bersama Pak Rosan, Pak Dony, Pak James dan Kementerian Keuangan. Sehingga hari Senin kami ada acara penyerahterimaan hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi
Rosan Roeslani menyambut baik proses yang hati-hati itu dan menekankan pentingnya kepastian prosedur sebagai dasar pelaksanaan program.
Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas masukan dan kerja sama yang baik. Sehingga rencana hibah ini dapat berjalan dengan baik dan aman sesuai prosedur yang berlaku
Implikasi dan langkah selanjutnya
Pemerintah berharap skema hibah lahan Meikarta menjadi model kolaborasi publik-swasta yang mempercepat penyediaan rumah terjangkau. Tahapan berikutnya meliputi finalisasi dokumen legal, penyerahan aset resmi, serta penunjukan BUMN pelaksana untuk pembangunan dan pengelolaan unit subsidi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...