Wamen HAM: 122 Ribu Warga Mengungsi akibat Konflik Papua

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menyatakan sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi dengan TNI dan Polri mengenai penanganan pengungsi dan kondisi keamanan, di kantor Kementerian HAM Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026. Pemerintah menyatakan penanganan membutuhkan sinergi lintas kementerian agar kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.

Data pengungsi dan sumber angka

Mugiyanto mengatakan angka itu merupakan laporan yang sampai kepada pihaknya setelah koordinasi antar-instansi. Angka 122 ribu mencerminkan skala pengungsian yang besar dan tersebar di beberapa daerah terdampak. Pemerintah menilai ketersediaan data penting untuk perencanaan bantuan dan perlindungan hak-hak warga.

Upaya penanganan oleh pemerintah

Kementerian HAM bersama TNI dan Polri berkomitmen memastikan kehadiran negara dalam penanganan. Langkah yang dibahas meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan koordinasi antar-kementerian serta lembaga terkait. Mugiyanto menyebut akan menggelar pertemuan lintas instansi dalam waktu dekat untuk menyusun langkah operasional.

"Jadi kalau angka yang sampai ke kami, ada yang menyebutkan 122 ribu pengungsi. Pengungsian itu terjadi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua,"

Rapat koordinasi menekankan pentingnya distribusi bantuan yang terkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, pemerintah juga membahas mekanisme pemantauan kondisi pengungsi agar hak sipil dan akses layanan dasar tetap terjaga.

Mengapa warga belum kembali?

Menurut Mugiyanto, warga belum berani kembali karena situasi keamanan yang belum kondusif. Permintaan pemulangan belum dapat dipenuhi sebelum ada rasa aman yang jelas di lokasi asal. Kondisi ini memaksa banyak keluarga mengungsi untuk jangka waktu yang belum dapat diprediksi.

"Meminta mereka segera kembali juga belum bisa. Karena belum ada rasa aman,"

Langkah selanjutnya dan implikasi

Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait untuk menyusun rencana penanganan komprehensif. Fokus jangka pendek adalah penyediaan kebutuhan dasar dan perlindungan hak pengungsi. Secara jangka panjang, upaya stabilisasi keamanan diperlukan agar proses pemulangan dapat berlangsung aman dan terencana.

Penanganan pengungsi di Papua menjadi tantangan multidimensional yang memerlukan kolaborasi institusional dan pemantauan berkelanjutan agar hak-hak warga terdampak terlindungi.