Bapanas Perketat Pengawasan Beras Fortifikasi
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan pengawasan terhadap beras fortifikasi akan diperketat setelah ditemukan sejumlah pelanggaran di pasaran. Kebijakan itu diumumkan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026. Pemeriksaan menyasar kandungan gizi dan kecocokan informasi izin edar dengan label kemasan.
Langkah pengawasan dan cakupan pemeriksaan
Bapanas memperluas pemeriksaan terhadap 40 merek beras fortifikasi di 11 provinsi. Tim akan mengambil sekitar 200 sampel dan menganalisisnya di laboratorium terakreditasi. Pengawasan tidak lagi hanya bergantung pada hasil uji laboratorium; tim juga membandingkan dokumen izin edar dengan informasi pada label kemasan.
Saya mau gebuk ini dua sampai tiga minggu ke depan, ini yang harus kita lawan bersama. Fortifikasi itu dibuat untuk masyarakat miskin, untuk membantu mencegah stunting, mengatasi masalah kurang gizi melalui penambahan vitamin dan mineral.
Andi Amran menegaskan seluruh pelaku usaha yang terbukti menyalahgunakan program fortifikasi akan diproses sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, program fortifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan gizi masyarakat, bukan sebagai sarana mencari keuntungan.
Temuan awal dan dasar penindakan
Bapanas sebelumnya mengungkap ketidaksesuaian pada pengawasan di Jakarta. Dari 15 sampel yang diperiksa, sebagian besar tidak memenuhi persyaratan kandungan gizi maupun ketentuan pelabelan sesuai standar yang berlaku. Temuan awal ini mendorong perluasan pemeriksaan ke provinsi lain.
Sekarang itu, kita tidak hanya mengecek hasil uji lab, tapi termasuk pula kesesuaian antara izin edar yang didaftarkan dengan label. Dari itu saja, kita ketemu banyak, nanti akan kami buka semua. Nanti semua kita akan cek.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Sutanto, menjelaskan temuan perbedaan antara dokumen izin edar dan label kemasan termasuk pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif ini dapat menjadi dasar penindakan tanpa menunggu hasil uji laboratorium.
Sanksi dan perlindungan konsumen
Langkah penindakan bertujuan melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar gizi dan pelabelan. Bapanas menegaskan tindakan hukum akan diambil terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan penyalahgunaan program.
Pengawasan yang diperketat diharapkan tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memastikan program fortifikasi berfungsi sebagaimana dimaksud: meningkatkan asupan vitamin dan mineral untuk mencegah masalah gizi, termasuk stunting.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...