Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Harus Diperketat

Jakarta, 13 Mei 2026 — Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan, meminta pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan mencegah gangguan berkepanjangan di lapangan.

Ketersediaan pasokan tetap terjaga

Fadhil menilai stok BBM subsidi secara umum masih tersedia. Pemerintah dan Pertamina disebutnya sudah berupaya menjaga cadangan energi nasional agar tetap aman. Namun, ia menekankan bahwa kehadiran stok tidak cukup jika distribusi di lapangan bermasalah.

Penyebab antrean: tata kelola, bukan stok

Menurut Fadhil, antrean panjang solar subsidi di sejumlah daerah lebih dipicu oleh lemahnya tata kelola distribusi dibanding keterbatasan stok nasional. Ia menyebut faktor terbesar adalah mekanisme distribusi yang belum optimal.

"Kalau melihat stok dan cadangan yang disiapkan Pertamina, persoalannya kemungkinan lebih berada pada tata kelola distribusi di lapangan. Jadi faktor terbesar memang ada pada distribusi,"

Perubahan perilaku konsumen

Fadhil juga menyoroti adanya pergeseran konsumsi karena disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Saat harga BBM nonsubsidi naik, masyarakat cenderung beralih ke BBM subsidi yang lebih murah, sehingga konsumsi subsidi meningkat.

"Akibatnya, konsumsi BBM subsidi meningkat,"

Dampak terhadap logistik dan inflasi

Ia memperingatkan, jika antrean solar subsidi berlangsung lama, distribusi barang dapat terganggu dan biaya logistik naik. Dampak jangka panjangnya berpotensi memengaruhi inflasi daerah dan kesejahteraan masyarakat, terutama bila aktivitas ekonomi setempat terhambat.

Rekomendasi penguatan pengawasan

Fadhil menegaskan bahwa pengawasan tidak cukup mengandalkan identifikasi penerima saja. Verifikasi yang lebih kuat dan integrasi data antar lembaga diperlukan agar subsidi tepat sasaran.

• Sinkronisasi data sosial ekonomi masyarakat dengan data Pertamina, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
• Verifikasi lapangan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria.
• Peningkatan tata kelola distribusi untuk mempercepat aliran pasokan ke konsumen akhir.

Fadhil menekankan agar penguatan pengawasan menjadi prioritas pemerintah dan Pertamina. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah antrean panjang serta menekan dampak negatif pada logistik dan inflasi.

Jika langkah pengawasan dan tata kelola diperbaiki, tekanan pada ketersediaan fisik di SPBU diharapkan berkurang, sehingga distribusi BBM subsidi bisa berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.