KemenHAM Perkuat Pengarusutamaan HAM lewat Pelatihan ASN
Kementerian Hak Asasi Manusia memperkuat pengarusutamaan HAM melalui pedoman dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan itu disampaikan Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Sofia Alatas, pada konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, 20 Juli 2026.
Pedoman resmi dan implementasi
Sofia menyebut langkah awal adalah memiliki pedoman yang jelas. Permen HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM jadi dasar kebijakan dan rujukan teknis.
Sofia Alatas: Pertama, kami sudah memiliki pedoman melalui Permen HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM. Selanjutnya, kami memperkuat implementasinya melalui sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada aparatur sipil negara.
Menurut Sofia, pedoman ini kini diperkuat lewat sosialisasi dan pemahaman yang ditujukan kepada pejabat pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat daerah.
Koordinasi lintas kementerian
Kementerian HAM menegaskan pengarusutamaan HAM tidak dapat berjalan sendiri. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dianggap krusial untuk mengintegrasikan perspektif HAM sejak tahap penyusunan kebijakan.
Sofia Alatas: Kami tidak bisa mengerjakannya sendiri, sehingga perlu bekerja sama dengan Kementerian Hukum dalam penyusunan regulasi. Kolaborasi bersama kementerian, lembaga, dan dinas memastikan perspektif HAM terintegrasi sejak awal penyusunan kebijakan.
Kolaborasi ini mencakup penyusunan regulasi bersama serta sinkronisasi teknis antarunit pemerintahan.
Peningkatan kapasitas ASN
Selain pedoman dan koordinasi, Kementerian HAM fokus pada peningkatan kompetensi perancang regulasi dan aparat teknis. Salah satu cara adalah pelatihan legal drafting yang disesuaikan dengan substansi HAM.
- Pelatihan ditujukan kepada perancang peraturan dan analis hukum.
- Materi meliputi teknik penyusunan aturan dan penambahan substansi HAM.
- Rencana ke depan termasuk pembentukan peran analis HAM di instansi terkait.
Sofia Alatas: Kami memberikan pelatihan legal drafting, tetapi tidak hanya pada aspek perancangannya. Kami juga menambahkan substansi HAM kepada para perancang, analis hukum, dan ke depan analis HAM, karena itu akan menjadi bagian dari tugas yang harus mereka kerjakan.
Langkah ini diharapkan memperkuat kualitas regulasi dan memastikan hak asasi menjadi bagian integral setiap kebijakan.
Implikasi dan prospek
Penguatan pedoman, koordinasi, dan pelatihan mencerminkan pendekatan komprehensif Kementerian HAM. Integrasi perspektif HAM sejak awal pembuatan kebijakan berpotensi menurunkan risiko pelanggaran dan meningkatkan perlindungan hak warga.
Ke depan, efektivitas program akan bergantung pada implementasi di daerah dan komitmen lembaga mitra dalam memperkuat kapabilitas ASN.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...