DPR Dorong Pencegahan Dini untuk Tangani Karhutla
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah mengubah strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari reaktif menjadi pencegahan dini yang terintegrasi. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 30 Juni 2026, dengan alasan karhutla kini mengancam stabilitas ekonomi, kesehatan publik, biodiversitas, dan komitmen penurunan emisi nasional.
Pencegahan dini sebagai strategi utama
Alex menilai penanganan karhutla tidak lagi bisa bergantung pada upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi. Perubahan iklim dan potensi siklus El Nino menuntut kesiapan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, fokus harus beralih ke upaya preventif yang sistematis dan menyeluruh.
"Kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan pemadam kebakaran yang bersifat reaktif. Namun harus bergeser secara radikal menuju penguatan pencegahan dini atau preventif," kata Alex.
Prioritas yang diminta ke kementerian
Alex meminta Kementerian Kehutanan untuk segera memperkuat beberapa aspek teknis dan kelembagaan. Ia menekankan perlunya langkah konkret agar kabut asap serupa tidak kembali terjadi.
- Penguatan sistem peringatan dini dan deteksi hotspot;
- Peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan kawasan hutan;
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan;
- Alokasi anggaran yang memadai untuk upaya pencegahan dan deteksi dini.
Dukungan legislatif dan pengawasan DPR
Komisi IV DPR menyatakan komitmennya untuk mendukung penanganan karhutla melalui legislasi, pengawasan, dan dukungan anggaran. Alex menegaskan dukungan ini berlaku sepanjang alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.
"Mari kita evaluasi hambatan di lapangan. Dan membahas strategi pencegahan yang jauh lebih terintegrasi dan praktis," ujarnya.
Implikasi dan langkah ke depan
Dengan ancaman yang meluas pada aspek ekonomi dan kesehatan, upaya pencegahan dini dianggap lebih efektif dan efisien dibanding pendekatan reaktif. Keberhasilan strategi preventif membutuhkan sinergi antar-kementerian, aparat penegak hukum, dan masyarakat lokal. Tanpa langkah terpadu, risiko kebakaran besar dan kabut asap berulang tetap tinggi.
Komitmen DPR untuk mendorong kebijakan preventif menjadi sinyal bagi pemerintah agar segera memperkuat sistem deteksi, penegakan hukum, dan pendanaan pencegahan karhutla.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...