PN Medan Tangguhkan Penahanan Dua Terdakwa Kasus BBM Jerigen
Pengadilan Negeri (PN) Medan menangguhkan penahanan dua terdakwa dalam kasus pembelian 20 liter BBM pertalite menggunakan jerigen pada Kamis, 11 Juni 2026. Majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan untuk terdakwa Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro sejak tanggal tersebut.
Putusan majelis hakim
Majelis hakim yang diketuai Efrata Happy Tarigan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangguhkan penahanan kedua terdakwa. Keputusan itu disampaikan saat sidang pada petang hari, menyusul permohonan yang diajukan pihak terdakwa.
“Menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon/terdakwa. Memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) menangguhkan penahanan atas diri terdakwa Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro dari tahanan sejak 11 Juni 2026,”
Perintah penangguhan berlaku sejak 11 Juni 2026 dan menandai perubahan status kedua terdakwa yang sebelumnya ditahan terkait kasus pembelian BBM di SPBU Jalan Jamin Ginting, Simpang Pos.
Ketidakhadiran mantan Kasat Reskrim
Pada persidangan itu, mantan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, tidak hadir. Ketidakhadiran ini dinilai bertentangan dengan perintah majelis hakim yang sebelumnya memanggilnya untuk memberikan keterangan.
AKBP Bayu pernah memerintahkan penangkapan terhadap Aziz dan Ranning saat pembelian 20 liter pertalite memakai jerigen. Absennya Bayu menimbulkan sorotan karena perannya dalam proses penahanan awal.
Keterangan jaksa dan rencana pemanggilan saksi
Jaksa Penuntut Umum, Reza Surya Mahardhika, memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan mantan Kasat dan mantan Kanit yang diminta hadir sebagai saksi. Jaksa menyatakan keduanya berjanji akan datang untuk memberikan kesaksian.
“Semalam sudah koordinasi dan keduanya mengatakan akan hadir bang,”
JPU menyebut kehadiran saksi penting untuk menguatkan kronologi penindakan di lapangan, termasuk alasan penangkapan saat pembelian BBM menggunakan jerigen.
Impak dan langkah selanjutnya
Penangguhan penahanan memungkinkan kedua terdakwa menjalani proses hukum tanpa berada di balik jeruji sementara menunggu perkembangan kasus. Selanjutnya, majelis hakim dan JPU akan menunggu kehadiran saksi yang dipanggil untuk memperjelas fakta persidangan.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada kesediaan saksi memberikan keterangan dan bukti yang diajukan kedua pihak dalam sidang lanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...