Polri Tangani 219 Perkara Karhutla, 162 Ditetapkan Tersangka
Polri menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 17 September 2026 dan telah menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Penanganan berlangsung di berbagai daerah di Indonesia dan melibatkan pelaku perorangan serta korporasi, kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim.
Jumlah perkara dan status penyidikan
Menurut Brigjen Mohammad Irhamni, kasus yang masuk ke Bareskrim saat ini berada pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Ia merinci status perkara yang sedang ditangani sebagai bagian dari proses hukum.
Dari proses tersebut naik menjadi proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk penyelidikan ada 54 perkara, kemudian penyidikan ada 116 perkara.
Dari 116 perkara yang telah naik ke penyidikan, sebanyak 162 orang ditetapkan sebagai tersangka. Irhamni menegaskan bahwa penetapan ini dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana perorangan.
Ini pertanggungjawaban pidana secara perorangan.
Penanganan terhadap korporasi
Tidak hanya individu, penyelidikan juga mencakup dugaan keterlibatan korporasi. Saat ini tercatat 95 perkara yang terkait dengan korporasi sedang ditangani Polri.
Irhamni menekankan bahwa penegakan hukum diarahkan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab, baik perorangan maupun korporasi.
Kami dari penegakan hukum tentunya berusaha keras untuk mengungkap siapa pelaku pembakaran. Peristiwa pidana ini sudah terjadi dan merugikan masyarakat.
Data wilayah terdampak dan perkara per provinsi
Kementerian Kehutanan melaporkan per 15 September 2026 ada 31 kasus di 10 provinsi dengan total areal terdampak mencapai 3.625 hektare. Rincian luas terdampak, jumlah perkara, dan subjek hukum per provinsi sebagai berikut:
| Provinsi | Luas (Ha) | Jumlah Perkara | Subjek Hukum |
|---|---|---|---|
| Sumatera Utara | 17 | 2 | Korporasi |
| Jambi | 94 | 3 | Perorangan |
| Kalimantan Barat | 69 | 4 | Korporasi, Yayasan, Perorangan |
| Kalimantan Selatan | 843 | 3 | Korporasi |
| Jawa Barat | 6 | 1 | Perorangan |
| Riau | 30 | 3 | Perorangan |
| Sumatera Selatan | 558 | 3 | Perorangan, Korporasi |
| Kalimantan Tengah | 1.110 | 6 | Korporasi, Perorangan |
| Kalimantan Timur | 394 | 5 | Korporasi, Perorangan |
| Jawa Timur | 504 | 1 | Perorangan |
Langkah penegakan hukum ke depan
Polri menyatakan akan melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Penanganan diarahkan untuk mengungkap pelaku dan mencegah kebakaran ulang yang merugikan masyarakat.
Kasus karhutla yang melibatkan korporasi menambah kompleksitas penyidikan. Oleh karena itu, proses hukum kemungkinan membutuhkan waktu lebih panjang untuk pengumpulan bukti dan koordinasi antarinstansi.
Penanganan yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan efek jera dan meminimalkan dampak kebakaran di masa mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...