Anggota DPR: Penambahan Layar Bioskop Harus Perkuat Ekosistem
Novita Hardini, anggota Komisi VII DPR, meminta pemerintah mengiringi rencana penambahan layar bioskop dengan penguatan ekosistem perfilman nasional.
Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 2 Juni 2026, sebagai respons terhadap rencana pemerintah menambah jumlah layar bioskop di Indonesia. Novita menilai penambahan layar tanpa kebijakan yang berpihak berisiko menimbulkan masalah baru, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan.
Kekhawatiran ekonomi dan akses penonton
Novita mempertanyakan apakah masyarakat saat ini memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pertanyaan utama bukan sekadar jumlah layar yang akan ditambah.
“Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah,”
Menurutnya, penambahan kursi dan layar tidak otomatis berarti peningkatan jumlah penonton. Jika permintaan tidak tumbuh seiring kapasitas, kebijakan tersebut dapat berujung pada risiko bisnis bagi industri.
“Jangan sampai negara mendorong investasi besar-besaran, tetapi mengabaikan fakta sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok,”
Ketimpangan distribusi dan persaingan film
Novita menyoroti masalah distribusi dan keberpihakan kebijakan sebagai tantangan utama perfilman nasional. Ia menyebut film Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses layar dan persaingan tidak seimbang dengan film impor.
“Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, tetapi bagaimana dapat memberikan ruang yang adil bagi film Indonesia,”
Ia mendesak agar negara hadir memastikan film nasional tidak selalu kalah oleh mekanisme pasar yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
Rekomendasi kebijakan dan penguatan ekosistem
Novita meminta Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan merumuskan regulasi yang lebih afirmatif bagi perfilman nasional. Regulasi itu diharapkan memperkuat seluruh rantai ekosistem perfilman.
- Produksi
- Distribusi
- Promosi
- Akses penayangan
"Yang dibutuhkan industri film Indonesia saat ini bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, tetapi keberpihakan kebijakan," kata Novita.
Kebutuhan layar versus realitas saat ini
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, sebelumnya menyatakan penambahan layar penting untuk perkembangan perfilman nasional. Ia menilai keterbatasan jumlah layar menjadi kendala bagi peningkatan jumlah penonton secara berkelanjutan.
“Di dalam negeri kita belum memaksimalkan karena jumlah layar kita masih terbatas,”
Fadli menyebut kebutuhan layar sekitar 10.000, sementara ketersediaan saat ini sekitar 2.500.
Perdebatan antara kebutuhan infrastruktur dan penguatan ekosistem menegaskan bahwa solusi untuk mengembangkan perfilman nasional harus bersifat menyeluruh. Selain menambah layar, kebijakan yang berpihak dan program peningkatan akses bagi penonton diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...