Anggota DPR: Penambahan Layar Bioskop Harus Perkuat Ekosistem
Novita Hardini, anggota Komisi VII DPR, meminta pemerintah mengiringi rencana penambahan layar bioskop dengan penguatan ekosistem perfilman nasional.
Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 2 Juni 2026, sebagai respons terhadap rencana pemerintah menambah jumlah layar bioskop di Indonesia. Novita menilai penambahan layar tanpa kebijakan yang berpihak berisiko menimbulkan masalah baru, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan.
Kekhawatiran ekonomi dan akses penonton
Novita mempertanyakan apakah masyarakat saat ini memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pertanyaan utama bukan sekadar jumlah layar yang akan ditambah.
“Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah,”
Menurutnya, penambahan kursi dan layar tidak otomatis berarti peningkatan jumlah penonton. Jika permintaan tidak tumbuh seiring kapasitas, kebijakan tersebut dapat berujung pada risiko bisnis bagi industri.
“Jangan sampai negara mendorong investasi besar-besaran, tetapi mengabaikan fakta sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok,”
Ketimpangan distribusi dan persaingan film
Novita menyoroti masalah distribusi dan keberpihakan kebijakan sebagai tantangan utama perfilman nasional. Ia menyebut film Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses layar dan persaingan tidak seimbang dengan film impor.
“Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, tetapi bagaimana dapat memberikan ruang yang adil bagi film Indonesia,”
Ia mendesak agar negara hadir memastikan film nasional tidak selalu kalah oleh mekanisme pasar yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
Rekomendasi kebijakan dan penguatan ekosistem
Novita meminta Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan merumuskan regulasi yang lebih afirmatif bagi perfilman nasional. Regulasi itu diharapkan memperkuat seluruh rantai ekosistem perfilman.
- Produksi
- Distribusi
- Promosi
- Akses penayangan
"Yang dibutuhkan industri film Indonesia saat ini bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, tetapi keberpihakan kebijakan," kata Novita.
Kebutuhan layar versus realitas saat ini
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, sebelumnya menyatakan penambahan layar penting untuk perkembangan perfilman nasional. Ia menilai keterbatasan jumlah layar menjadi kendala bagi peningkatan jumlah penonton secara berkelanjutan.
“Di dalam negeri kita belum memaksimalkan karena jumlah layar kita masih terbatas,”
Fadli menyebut kebutuhan layar sekitar 10.000, sementara ketersediaan saat ini sekitar 2.500.
Perdebatan antara kebutuhan infrastruktur dan penguatan ekosistem menegaskan bahwa solusi untuk mengembangkan perfilman nasional harus bersifat menyeluruh. Selain menambah layar, kebijakan yang berpihak dan program peningkatan akses bagi penonton diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Wamendikdasmen Tinjau PJJ di Gorontalo: Pastikan Anak Tetap Belajar
Wamendikdasmen tinjau PJJ di Gorontalo untuk memastikan anak ATS mendapat pendampingan, motivasi, dan layana...
Gempa M7,7 Guncang NTT: Empat Pasar Rusak dan Rantai Pasok Terganggu
Gempa M7,7 di NTT pada 15 Agustus 2026 merusak empat pasar, termasuk Pasar Inpres Ruteng, dan mengganggu ran...
Trauma Healing dan Perpustakaan Keliling di Posko Gempa NTT
Pemerintah menggelar trauma healing dan perpustakaan keliling di posko GOR Samador, Sikka pada 19 Agustus 20...
UKWR ke-54: RRI Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis
RRI menggelar UKWR ke-54 pada 19-20 Agustus 2026 di Auditorium M untuk meningkatkan profesionalisme 71 jurna...
KRI Bung Hatta Kirim Bantuan Logistik ke Manggarai NTT
KRI Bung Hatta berangkat 18 Agustus 2026 dari Labuhan Bajo ke Reok membawa logistik untuk korban gempa 7,7 d...
Polri Kirim Logistik untuk Korban Gempa Flores, Ini Daftar Bantuannya
Polri mengirim bantuan logistik ke Pulau Flores pada 18–19 Agustus 2026: beras, minyak, sembako, dan mainan...