Shoim: Paradoks Pembangunan, Pemerataan Ekonomi Belum Merata

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, M. Shoim Haris, menilai pemerataan ekonomi Indonesia belum optimal meski pertumbuhan makro terlihat stabil. Pernyataan itu disampaikan dalam FOSTA DPR RI Discuss Session (FDS) Volume-4 bertajuk “Menjaga Stabilitas Politik di Tengah Konsentrasi Ekonomi” di Jakarta, Kamis 21 Mei 2026.

Indikator makro menunjukkan perbaikan, tapi distribusi timpang

Shoim mengakui beberapa indikator ekonomi mengalami tren positif, seperti pertumbuhan yang berkisar antara 4,8–5 persen, penurunan angka kemiskinan, dan perbaikan rasio Gini. Namun, menurutnya, kemajuan itu belum diterjemahkan pada pemerataan pendapatan.

"Pertumbuhan ekonomi kita terlihat stabil 4,8–5 persen, kemiskinan turun, rasio gini membaik. Tapi 10 persen kelompok teratas masih menikmati hampir separuh total pendapatan nasional," ujar Shoim, Jakarta, Kamis 21 Mei 2026.

Penyebab: birokrasi, regulasi tumpang tindih, dan konsentrasi

Shoim menyebut beberapa hambatan utama: praktik regulasi yang tumpang tindih, birokrasi berbelit, dan penegakan hukum yang lemah. Ia menggunakan istilah entropi politik untuk menggambarkan kompleksitas sistem yang menghambat pemanfaatan potensi negara.

Menurut Shoim, kombinasi masalah tersebut memperlambat laju pembangunan padahal Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, populasi muda, dan posisi strategis di kawasan.

Dampak pada tata kelola dan stabilitas

Shoim menilai kondisi itu membuka peluang korupsi sistemik, memperbesar polarisasi politik, dan menaikkan biaya ekonomi bagi masyarakat. Ia menilai fragmentasi kesadaran kolektif menghalangi terbentuknya visi nasional yang kuat.

"Kesadaran kolektif kita terfragmentasi, tidak ada visi bersama yang benar-benar kuat untuk membawa bangsa melompat lebih cepat," ujarnya.

Perbandingan dengan Vietnam

Shoim membandingkan capaian Indonesia dengan Vietnam. Ia menilai Vietnam mampu mempercepat pertumbuhan melalui reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan keterbukaan perdagangan global sehingga mengurangi kompleksitas sistem.

"Vietnam belajar cepat dari kegagalan perang, dari perubahan global, dan dari kesuksesan negara lain. Hasilnya Vietnam melompat, sementara Indonesia berjalan di tempat," katanya.

Seruan generasi muda dan rekomendasi FOSTA

Ketua Umum FOSTA, Nur Wahyu Satrio Wibowo, mendorong peran aktif generasi muda politik untuk mendorong perubahan sistem dan memperkuat stabilitas politik nasional. Ia menekankan pentingnya kesadaran politik sebagai langkah awal reformasi.

"Kesadaran adalah kemampuan membaca kelemahan sistem lalu untuk memilih jalan perubahan. Agar bisa terus bertumbuh," ujar Satrio.

Dalam forum itu, FOSTA berharap lahir gagasan konkret untuk memperbaiki tata kelola, menyederhanakan regulasi, dan mendorong pemerataan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Perbaikan birokrasi, penegakan hukum yang konsisten, dan visi pembangunan kolektif menjadi titik awal yang ditekankan untuk mengatasi paradoks pembangunan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.