Pembiayaan UMKM: Dari Kuantitas ke Produktivitas

Pelaku UMKM Fauzi Hariri menilai besarnya aliran pembiayaan tidak otomatis berujung pada peningkatan produktivitas usaha. Dalam tulisan tertanggal 20 Agustus 2026, Fauzi mengingatkan bahwa tantangan utama adalah memastikan dana bertemu usaha yang prospektif dan dikelola dengan baik.

Data pembiayaan dan kesenjangan kebutuhan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan hingga Juni 2026, total pembiayaan UMKM lintas sektor mencapai Rp1.948,72 triliun, tumbuh 2,18 persen secara tahunan. Namun proyeksi kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 diperkirakan sekitar Rp4.300 triliun, sementara pasokan dari lembaga keuangan diperkirakan sekitar Rp1.900 triliun.

Mengapa besarnya kredit belum berarti produktivitas

Fauzi menekankan bahwa nilai kredit yang besar belum tentu mencerminkan peningkatan produktivitas. Ada banyak usaha prospektif yang sulit mengakses pembiayaan karena kendala agunan, pencatatan keuangan, atau rekam jejak kredit formal.

"Artinya, pekerjaan rumah pengembangan UMKM masih cukup besar. Persoalannya bukan semata-mata kekurangan modal, tetapi bagaimana memastikan pembiayaan bertemu dengan usaha yang memiliki prospek, kapasitas pengelolaan, dan peluang untuk berkembang," kata Fauzi.

Jika kredit dipakai untuk konsumsi, menutup utang lama, atau mempertahankan usaha yang tidak produktif, dampak terhadap pertumbuhan akan terbatas. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan harus melihat perubahan nyata setelah pembiayaan disalurkan: kapasitas produksi, omzet, tenaga kerja, investasi, dan pendapatan.

Peran kebijakan dan tantangan risiko

Pemerintah dan otoritas keuangan telah memberi stimulus. Bank Indonesia dan kebijakan makroprudensial, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), diarahkan untuk memperkuat pembiayaan ke sektor prioritas.

Meski demikian, perbankan tetap berhati-hati. Survei Perbankan Triwulan I 2026 mencatat standar pemberian kredit untuk segmen UMKM relatif ketat karena risiko kredit masih tinggi. Fauzi menegaskan bahwa kebijakan dapat membuka akses, tetapi kebijakan tidak menggantikan produktivitas usaha.

"Keduanya harus berjalan beriringan," ujar Fauzi, merujuk pada sinergi antara kebijakan dan peningkatan kapasitas usaha.

Rekomendasi: menghubungkan dana dengan kapasitas usaha

Untuk memastikan setiap rupiah pembiayaan menghasilkan nilai tambah, Fauzi merekomendasikan langkah-langkah berikut:

• Pemerintah memperkuat pendampingan, literasi keuangan, digitalisasi, akses pasar, dan penjaminan.
• Perbankan mengembangkan asesmen berbasis data agar UMKM layak tidak terhambat agunan.
• Pelaku UMKM memperbaiki pencatatan keuangan, tata kelola, dan model bisnis agar lebih bankable dan produktif.

Menurut Fauzi, kebijakan juga perlu mengatasi kegagalan pasar saat usaha prospektif belum memenuhi persyaratan formal. Namun setelah akses dibuka, peningkatan kapasitas adalah tanggung jawab bersama.

Penutup: di tengah upaya memperkuat ekonomi dari bawah, tantangan berikutnya bukan sekadar memperbesar aliran pembiayaan, melainkan memastikan aliran itu benar-benar mendorong pertumbuhan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.