Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10 Diprediksi Hemat Rp8,9 T

Pemerintah menyiapkan pembatasan pembelian Pertalite bagi rumah tangga pada desil 9 dan 10 untuk memperketat target subsidi BBM dan mengurangi beban APBN. Perhitungan menggunakan data Susenas 2025 menunjukkan potensi penghematan sekitar Rp8,9 triliun per tahun. Kebijakan ini diperkirakan berdampak pada sekitar 17,4 juta rumah tangga, kata Ahli Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, dalam wawancara, Rabu, 12 Agustus 2026.

Perkiraan konsumsi dan penghematan

Yayan menjelaskan kelompok desil 9 memiliki konsumsi Pertalite relatif tinggi. Menurut perhitungan berdasarkan Susenas 2025, konsumsi rumah tangga desil 9 mencapai sekitar 21,4 liter per bulan. Dengan pembatasan pembelian bagi desil 9 dan 10, negara berpotensi mengurangi kuota dan anggaran subsidi BBM.

"Desil 9 menggunakan Pertalite sekitar 21,4 liter per bulan. Kelompok ini menjadi pengguna Pertalite cukup besar dibandingkan desil lainnya,"

Dampak pada rumah tangga dan anggaran

Perkiraan pemerintah menunjukkan kebijakan akan menyasar jutaan rumah tangga yang selama ini mengonsumsi Pertalite dalam jumlah besar. Yayan memperkirakan pembatasan dapat menghemat sekitar Rp8,9 triliun per tahun, namun efektivitasnya bergantung pada respons perilaku konsumen setelah kebijakan berjalan.

"Pembatasan ini secara teori akan mengurangi kuota Pertalite. Subsidi dan anggaran pemerintah juga berpotensi menjadi lebih hemat,"

Risiko dan kebutuhan akurasi data

Yayan mengingatkan beberapa risiko pelaksanaan pembatasan. Salah satunya adalah potensi munculnya pasar gelap untuk Pertalite jika permintaan dari rumah tangga mampu tetap tinggi. Selain itu, ia menekankan desil tidak boleh menjadi satu-satunya kriteria tanpa akurasi data yang baik.

• Risiko penjualan BBM bersubsidi melalui jalur tidak resmi.
• Kesalahan sasaran akibat data ekonomi yang kurang akurat.
• Perubahan perilaku konsumen yang dapat mengurangi efektivitas penghematan.

"Desil tidak boleh menjadi satu-satunya kriteria penerima subsidi. Pemerintah perlu memastikan akurasinya agar masyarakat tidak salah dikategorikan,"

Sistem digital dan pengawasan

Untuk mendukung pembatasan, Yayan menyarankan optimasi sistem QR Code MyPertamina agar mampu mengidentifikasi kelompok yang berhak menerima subsidi secara akurat. Ia menilai pemerintah tidak perlu menambah instrumen baru jika fasilitas yang ada dapat diperkuat dan diawasi lebih ketat.

"QR Code MyPertamina harus mampu menentukan kelompok yang berhak menerima subsidi. Instrumen yang sudah tersedia sebaiknya dioptimalkan agar kebijakan lebih efektif,"

Pelaksanaan kebijakan ini akan membutuhkan kombinasi data akurat, penguatan sistem digital, dan pengawasan distribusi untuk memastikan subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.