Wamen HAM: Bangun Papua Berbasis Etnosains

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mendorong pembangunan Papua yang mengedepankan etnosains, Sabtu, 30 Mei 2026, di Jakarta. Ia menekankan pembangunan harus mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan teknologi modern tanpa menghapus identitas budaya Papua.

Inti seruan: siapa, apa, kenapa

Mugiyanto menyatakan Papua bukanlah "tanah kosong" melainkan "ruang hidup bagi ratusan peradaban". Ia mengajak pemerintah dan pemangku kepentingan merancang kebijakan pembangunan yang menghargai pengetahuan lokal sebagai basis solusi praktis.

Data dan potensi pengetahuan lokal

Mugiyanto menyebut Papua memiliki 301 suku dan 428 bahasa daerah yang menyimpan pengetahuan empiris. Menurutnya, etnosains di Papua mencakup bidang pertanian, kesehatan, serta pengelolaan lingkungan yang teruji ratusan tahun.

Contoh praktik lokal

Beberapa praktik lokal yang dipaparkan sebagai bukti efektivitas etnosains antara lain:

• Irigasi tradisional komunitas Dani
• Pengelolaan sagu oleh masyarakat Asmat dan Marind
• Hukum adat laut yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir

Manfaat dan risiko jika diabaikan

Mugiyanto memperingatkan bahwa mengabaikan pengetahuan lokal berarti menyingkirkan "solusi yang murah, efektif, dan diterima masyarakat." Ia juga mengaitkan pengabaian ini dengan potensi pelanggaran prinsip hak asasi manusia.

"Ini bukan pengetahuan kuno. Ini adalah data empiris yang diuji selama ratusan tahun. Ketika kita mengabaikannya, kita membuang solusi yang murah, efektif, dan diterima masyarakat,"

Ia menegaskan bahwa pembangunan yang tidak mengakui etnosains berisiko merusak kohesi sosial dan kepercayaan publik.

Arah kebijakan dan panggilan aksi

Mugiyanto menyerukan model pembangunan yang tidak menyamakan semua pola, melainkan merayakan keberagaman melalui inovasi yang "membumi" dari tanah Papua. Ia mengajak agar kebijakan merangkul pengetahuan lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"Mari bangun Papua bukan memaksakan keseragaman, tetapi merayakan keberagaman melalui inovasi membumi dari tanah Papua,"

Dengan pendekatan ini, diharapkan program pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih sesuai konteks lokal, sehingga meningkatkan efektivitas serta melindungi hak asasi komunitas setempat.