Cegah TPPO, KemenPPPA Minta P3MI Pastikan Perlindungan Pekerja Migran
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) meminta Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memastikan perlindungan menyeluruh bagi calon pekerja migran. Permintaan itu disampaikan di Jakarta pada Jumat, 31 Juli 2026, sebagai upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Langkah pengawasan diperkuat
KemenPPPA menegaskan perlindungan tidak cukup dengan sekadar proses pemberangkatan. Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menyoroti celah di proses perekrutan yang memungkinkan praktik eksploitasi.
"P3MI jangan segampang itu hanya dengan permainan, tanda petik ya, memberikan kesempatan kepada orang bekerja. Tapi pada saat penempatan dia itu tidak ada perlindungan,"
Untuk menutup celah itu, pemerintah memperkuat pengawasan melalui SKB lintas kementerian dan lembaga. Koordinasi ini bertujuan mencegah penyalahgunaan sistem perekrutan oleh oknum yang memanfaatkan portal pemberangkatan dengan akses palsu.
Siapa terlibat dalam SKB?
Menurut KemenPPPA, SKB melibatkan beberapa instansi utama. Langkah ini menjadikan proses perekrutan lebih ketat dan transparan.
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Kesehatan
- Kepolisian
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
"Kita ada SKB dari Kemenkum, Kemenkes, Polisi, Komdigi, jadi memastikan jangan sampai segampang itu di-grooming,"
Perlindungan korban dan layanan cepat
Veronica juga menyampaikan bahwa koordinasi meluas ke layanan kesehatan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini untuk memastikan korban TPPO mendapatkan penanganan cepat dan akses perawatan medis bila diperlukan.
Kolaborasi ini dirancang agar korban tidak terabaikan dan mendapat layanan terpadu dari berbagai institusi negara.
Peran masyarakat dan dunia usaha
Selain kebijakan pemerintahan, KemenPPPA menekankan kebutuhan kerja sama lintas sektor. Upaya pemberantasan TPPO harus melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat luas.
"Kita sedang merajut kolaborasi, jadi harapan kita adalah pembelajaran juga edukasi dan di zaman digital ini kan cepat ya. Jadi kita juga butuh masyarakat yang melapor,"
Dengan pengawasan yang diperketat dan peningkatan kesadaran publik, pemerintah berharap praktik perekrutan ilegal dapat ditekan dan korban TPPO bisa diminimalkan.
Ke depan, implementasi SKB dan pengawasan ketat terhadap P3MI akan menjadi kunci untuk memastikan peluang kerja ke luar negeri tidak berujung pada eksploitasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...