Pemerintah: Kritik Publik Penting untuk Penyempurnaan Kebijakan

Pemerintah menyatakan terbuka terhadap kritik publik sebagai bagian utama penyempurnaan kebijakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari pada Senin, 27 Juli 2026. Pemerintah menegaskan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan program prioritas nasional tepat sasaran dan berkelanjutan.

Keterbukaan dan evaluasi rutin

Menurut Qodari, masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi perbaikan tata kelola. Proses evaluasi dijalankan secara berkala untuk menilai efektivitas program serta kesesuaiannya dengan kebutuhan publik.

Qodari menekankan bahwa budaya kerja yang sehat harus menerapkan prinsip good governance. Dengan demikian, kinerja aparatur negara diharapkan meningkat secara terukur dan berkelanjutan.

“Pemerintah meyakini bahwa setiap masukan dan kritik merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan,”

“Karena itu, pemerintah memandang evaluasi sebagai budaya kerja yang sehat dan sejalan dengan prinsip good governance,”

Prioritas: efektivitas anggaran dan akuntabilitas

Qodari juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga efektivitas belanja negara dan akuntabilitas keuangan. Pengelolaan anggaran harus memberikan manfaat optimal bagi semua lapisan masyarakat.

Lebih jauh, ia menyebut disiplin evaluasi serta kolaborasi antarkementerian dan lembaga sebagai kunci peningkatan kualitas layanan publik.

“Melalui disiplin dalam melakukan evaluasi, kolaborasi antarkementerian dan lembaga, serta keterbukaan terhadap perbaikan, kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan akan terus meningkat,” ujarnya.

Merujuk pidato presiden dan imbauan publik

Pernyataan Bakom RI ini merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto pada 24 Juli 2026 tentang kebebasan berdemokrasi. Presiden menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pemerintah mengingatkan pula agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Kritik yang membangun diterima, tetapi penyebaran kebencian dan hoaks tetap harus dihindari.

Langkah ke depan

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan melanjutkan evaluasi program prioritas secara rutin. Fokusnya pada peningkatan mutu layanan, ketepatan sasaran kebijakan, dan penggunaan anggaran yang akuntabel.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap masukan publik dapat menjadi pendorong perbaikan kebijakan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.