Pemerintah: Kritik Publik Penting untuk Penyempurnaan Kebijakan
Pemerintah menyatakan terbuka terhadap kritik publik sebagai bagian utama penyempurnaan kebijakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari pada Senin, 27 Juli 2026. Pemerintah menegaskan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan program prioritas nasional tepat sasaran dan berkelanjutan.
Keterbukaan dan evaluasi rutin
Menurut Qodari, masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi perbaikan tata kelola. Proses evaluasi dijalankan secara berkala untuk menilai efektivitas program serta kesesuaiannya dengan kebutuhan publik.
Qodari menekankan bahwa budaya kerja yang sehat harus menerapkan prinsip good governance. Dengan demikian, kinerja aparatur negara diharapkan meningkat secara terukur dan berkelanjutan.
“Pemerintah meyakini bahwa setiap masukan dan kritik merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan,”
“Karena itu, pemerintah memandang evaluasi sebagai budaya kerja yang sehat dan sejalan dengan prinsip good governance,”
Prioritas: efektivitas anggaran dan akuntabilitas
Qodari juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga efektivitas belanja negara dan akuntabilitas keuangan. Pengelolaan anggaran harus memberikan manfaat optimal bagi semua lapisan masyarakat.
Lebih jauh, ia menyebut disiplin evaluasi serta kolaborasi antarkementerian dan lembaga sebagai kunci peningkatan kualitas layanan publik.
“Melalui disiplin dalam melakukan evaluasi, kolaborasi antarkementerian dan lembaga, serta keterbukaan terhadap perbaikan, kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan akan terus meningkat,” ujarnya.
Merujuk pidato presiden dan imbauan publik
Pernyataan Bakom RI ini merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto pada 24 Juli 2026 tentang kebebasan berdemokrasi. Presiden menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia.
Pemerintah mengingatkan pula agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Kritik yang membangun diterima, tetapi penyebaran kebencian dan hoaks tetap harus dihindari.
Langkah ke depan
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan melanjutkan evaluasi program prioritas secara rutin. Fokusnya pada peningkatan mutu layanan, ketepatan sasaran kebijakan, dan penggunaan anggaran yang akuntabel.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap masukan publik dapat menjadi pendorong perbaikan kebijakan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...