PDI Perjuangan Minta P-APBD 2026 Jatim Fokus Manfaat untuk Rakyat

Surabaya — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi agar Perubahan APBD (P-APBD) 2026 tidak hanya dilihat dari besaran anggaran dan persentase serapan, tetapi dari manfaat nyata bagi warga. Pernyataan itu disampaikan juru bicara fraksi, Diana AV Sasa, saat membacakan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa, 18 Agustus 2026.

Catatan umum fraksi

Diana menyambut capaian makro ekonomi Jawa Timur pada Semester I 2026, dengan pertumbuhan 5,84 persen—tertinggi di Pulau Jawa—dan penurunan angka kemiskinan dari 9,30 persen menjadi 9,06 persen. Namun ia menegaskan capaian itu tak boleh berhenti sebagai statistik semata.

"APBD bukan sekadar deretan angka. Di balik setiap angka ada kebutuhan, ada harapan, dan ada kehidupan rakyat,"

Pendapatan Daerah dan target PAD

Dalam P-APBD 2026, Pendapatan Daerah naik sekitar Rp183,78 miliar menjadi Rp26,49 triliun. Namun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,64 triliun masih sekitar 4,4 persen di bawah realisasi PAD 2025 yang mencapai Rp18,44 triliun.

Fraksi meminta penjelasan dasar penetapan target PAD tersebut. Mereka ingin tahu apakah angka itu cerminan kehati-hatian perencanaan atau ada potensi pendapatan yang belum dioptimalkan.

"Meningkatkan pendapatan daerah tidak boleh berarti menambah beban masyarakat,"

Belanja Modal dan catatan serapan

Alokasi Belanja Daerah meningkat jauh lebih besar dibanding kenaikan pendapatan. Belanja Daerah naik sekitar Rp2,64 triliun menjadi Rp29,87 triliun, dan Belanja Modal melonjak dari sekitar Rp1,09 triliun menjadi Rp2,16 triliun.

Salah satu lonjakan terbesar terjadi pada anggaran Jalan, Jaringan dan Irigasi yang naik dari sekitar Rp183 miliar menjadi Rp999 miliar. Meski begitu, realisasi Belanja Modal hingga Semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen—dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan hanya 3,85 persen.

"Percepatan memang diperlukan. Tetapi cepat tidak boleh berarti tergesa-gesa. Jangan sampai mengejar serapan justru mengorbankan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas,"

SiLPA besar: evaluasi perencanaan

Fraksi juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK sebesar Rp3,38 triliun, jauh di atas proyeksi awal sekitar Rp925,91 miliar. Perbedaan signifikan ini harus menjadi bahan evaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD.

"Jangan sampai uang yang tahun lalu tidak terserap, dimasukkan kembali dalam anggaran tahun ini, lalu pada akhir tahun kembali menjadi SiLPA. Uang yang tersedia harus berubah menjadi pelayanan, pembangunan, dan manfaat bagi rakyat,"

Dari input menuju outcome

Fraksi mengingatkan bahwa besar alokasi untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum otomatis menjamin keberhasilan. Dalam P-APBD 2026, alokasi tercatat: pendidikan Rp9,536 triliun; kesehatan Rp6,183 triliun; infrastruktur Rp8,277 triliun.

Fraksi meminta pergeseran fokus dari input dan persentase serapan menuju output dan outcome. Pertanyaan utama: apakah sekolah jadi lebih baik, layanan kesehatan lebih mudah diakses, dan infrastruktur benar-benar meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat?

Dukungan bersyarat dan tindak lanjut

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendukung Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Dukungan itu datang dengan catatan pengawalan ketat terhadap rekomendasi Badan Anggaran DPRD Jatim dan pelaksanaan yang terukur.

"Rakyat merasakan jalan yang dibangun, sekolah yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang semakin mudah, bantuan yang sampai tepat waktu, serta kesempatan hidup yang semakin baik. Itulah ukuran keberhasilan anggaran,"

Dengan catatan tersebut, fraksi menekankan agar setiap rupiah dalam P-APBD diukur dari perubahan nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dari ukuran administrasi atau persentase serapan.