Wali Kota Wesly dan MUI Pematangsiantar Perkuat Komunikasi Publik

Pematangsiantar — Wali Kota Wesly Silalahi menerima kunjungan Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Pematangsiantar untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan umat, Jumat (23/10) di Command Center Balai Kota, Jl. Merdeka. Pertemuan ini membahas kebijakan publik, program keagamaan, dan peran MUI dalam mendukung visi kota.

Pertemuan dan agenda utama

Wesly didampingi Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis saat menyambut Ketua DP MUI Muhammad Ali Lubis, Sekretaris Ahmad Ridwansyah Putra, dan Ketua Dewan Pertimbangan Rafii Nasir. Diskusi berlangsung di lantai dua Balai Kota dan fokus pada sinergi kebijakan sosial-keagamaan serta penguatan moderasi beragama.

Dukungan pemerintah terhadap program MUI

Wali Kota menegaskan dukungan penuh terhadap program DP MUI yang dinilai dapat meningkatkan Indeks Kota Toleransi (IKT) Pematangsiantar. Ia mengapresiasi capaian kota yang menempati peringkat keempat tingkat nasional dan mendorong upaya peningkatan tahun depan.

“Mengingat Pematangsiantar sudah meraih peringkat keempat kota toleransi se Indonesia. Semoga di tahun berikutnya akan meningkat dan itu langkah strategis kita,” kata Wesly.

Wesly juga meminta DP MUI menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap peran MUI mendukung program visi-misi kota menuju Pematangsiantar yang cerdas, sehat, kreatif, dan selaras.

“Saya juga meminta dan sangat berharap DP MUI menjadi jembatan komunikasi dan penyampai. Pemko akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan persuasif cita-cita kita sesuai pencanangan visi dan misi,” ujar Wesly.

Peran DP MUI dalam kebijakan publik

Ketua DP MUI Muhammad Ali Lubis menjabarkan fungsi organisasi sebagai pemberi masukan kebijakan, nasehat, dan fatwa yang relevan bagi masyarakat. Ia menyebut beberapa bidang prioritas, termasuk ekonomi syariah, jaminan produk halal, zakat, haji, dan wakaf.

“Kami juga dapat memberikan masukan, nasehat serta fatwa kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang menyangkut kemaslahatan umat misalnya di bidang ekonomi syariah, jaminan produk halal, zakat haji dan wakaf,” kata Muhammad Ali Lubis.

DP MUI menegaskan posisinya sebagai mitra yang kritis dan membangun. Organisasi siap memberikan dukungan program kebaikan pemerintah sekaligus memberi koreksi konstruktif bila kebijakan bertentangan dengan kepentingan umat atau nilai agama.

“Kami juga sebagai akselerator kerukunan dan persatuan, membantu pemerintah dalam merawat harmoni sosial, kerukunan antar umat beragama dan persatuan bangsa melalui pendekatan keagamaan yang wasathiyah, karena merupakan tenda besar umat Islam,” tutup Ketua DP MUI.

Implikasi dan langkah ke depan

Pertemuan ini memperjelas komitmen kedua pihak untuk bersinergi. Pemerintah kota akan melibatkan DP MUI sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan publik dan program-program yang menyentuh aspek keagamaan dan sosial. Kolaborasi dianggap penting untuk menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan warga.