Nasional

Mensos Percepat Penjangkauan Sekolah Rakyat, Tekankan Ketepatan Sasaran

Bagikan:
Mensos pimpin rapat penjangkauan dan pengadaan program Sekolah Rakyat di Kemensos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta percepatan penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat tanpa mengorbankan ketepatan sasaran. Pernyataan itu disampaikan saat rapat dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026. Mensos menegaskan rekrutmen harus menjangkau anak dari keluarga paling membutuhkan dan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.

Rekrutmen dan jangkauan siswa

Mensos memerintahkan percepatan penjangkauan, namun menekankan kualitas target. Ia mengingatkan agar proses tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran.

"Tololong dipercepat tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa harus mencakup SD, SMP, dan SMA,"

Tim Kemensos diminta turun langsung ke lapangan bersama pemerintah daerah jika menemui kendala penjangkauan. Rapat dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta kepala sentra dan balai se-Indonesia.

Data capaian dan target

Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan melaporkan jangkauan calon siswa saat ini mencapai 12.676 anak. Rinciannya meliputi SD, SMP, dan SMA.

Kelompok Jumlah
Calon siswa SD 4.328
Calon siswa SMP 4.604
Calon siswa SMA 2.935
Target penerimaan baru tahun ini 32.640 siswa
Siswa existing di 166 Sekolah Rakyat 14.936 siswa

Evaluasi pengadaan dan penyerapan anggaran

Mensos mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Ia menilai banyak persoalan pengadaan bermula dari perencanaan yang kurang rapi.

"Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target. Tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,"

Ia meminta agar tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional untuk memperkuat kontrol internal.

"Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja harus sistemik, bukan personal,"

Aturan pengadaan dan administrasi

Sekretaris Jenderal Kemensos menyatakan pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Ia menegaskan pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP.

"Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, karena pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP,"

Plt Inspektur Jenderal Kemensos menambahkan pentingnya ketertiban administrasi untuk mencegah masalah lebih besar.

"Jangan menyepelekan hal-hal kecil terkait administrasi, karena dari situ bisa membuka peluang masalah yang lebih besar,"

Penutup: pengawasan dan antikorupsi

Mensos menutup arahannya dengan mengingatkan seluruh jajaran menjaga program Sekolah Rakyat dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ia meminta pengawasan berkelanjutan untuk memastikan program tepat sasaran dan bermanfaat bagi keluarga paling membutuhkan.

"Jangan sampai Sekolah Rakyat dinodai praktik-praktik korupsi. Kita jaga bersama-sama,"
J
Penulis
John Doe

No bio yet 😊

Berita Terkait