Mensos Percepat Penjangkauan Sekolah Rakyat, Tekankan Ketepatan Sasaran
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta percepatan penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat tanpa mengorbankan ketepatan sasaran. Pernyataan itu disampaikan saat rapat dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026. Mensos menegaskan rekrutmen harus menjangkau anak dari keluarga paling membutuhkan dan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
Rekrutmen dan jangkauan siswa
Mensos memerintahkan percepatan penjangkauan, namun menekankan kualitas target. Ia mengingatkan agar proses tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran.
"Tololong dipercepat tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa harus mencakup SD, SMP, dan SMA,"
Tim Kemensos diminta turun langsung ke lapangan bersama pemerintah daerah jika menemui kendala penjangkauan. Rapat dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta kepala sentra dan balai se-Indonesia.
Data capaian dan target
Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan melaporkan jangkauan calon siswa saat ini mencapai 12.676 anak. Rinciannya meliputi SD, SMP, dan SMA.
| Kelompok | Jumlah |
|---|---|
| Calon siswa SD | 4.328 |
| Calon siswa SMP | 4.604 |
| Calon siswa SMA | 2.935 |
| Target penerimaan baru tahun ini | 32.640 siswa |
| Siswa existing di 166 Sekolah Rakyat | 14.936 siswa |
Evaluasi pengadaan dan penyerapan anggaran
Mensos mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Ia menilai banyak persoalan pengadaan bermula dari perencanaan yang kurang rapi.
"Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target. Tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,"
Ia meminta agar tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional untuk memperkuat kontrol internal.
"Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja harus sistemik, bukan personal,"
Aturan pengadaan dan administrasi
Sekretaris Jenderal Kemensos menyatakan pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Ia menegaskan pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP.
"Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, karena pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP,"
Plt Inspektur Jenderal Kemensos menambahkan pentingnya ketertiban administrasi untuk mencegah masalah lebih besar.
"Jangan menyepelekan hal-hal kecil terkait administrasi, karena dari situ bisa membuka peluang masalah yang lebih besar,"
Penutup: pengawasan dan antikorupsi
Mensos menutup arahannya dengan mengingatkan seluruh jajaran menjaga program Sekolah Rakyat dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ia meminta pengawasan berkelanjutan untuk memastikan program tepat sasaran dan bermanfaat bagi keluarga paling membutuhkan.
"Jangan sampai Sekolah Rakyat dinodai praktik-praktik korupsi. Kita jaga bersama-sama,"
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...