Menbud Fadli Dorong Insentif Pajak untuk Film Asing

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi produksi film internasional yang ingin syuting di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan usai orasi kebudayaan pada peringatan Hari Museum Internasional di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2026. Fadli menilai skema seperti tax rebate dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan menarik lebih banyak rumah produksi asing.

Rencana insentif dan mekanisme tax rebate

Fadli mengatakan ia akan membahas usulan insentif ini dengan Kementerian Keuangan. Skema yang dimaksud berupa keringanan pajak atau pengembalian sebagian biaya pajak untuk film asing yang melakukan syuting di Indonesia.

"Kita harapkan juga adanya insentif ini nanti akan saya bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Apakah film film dari luar yang ingin syuting di Indonesia bisa dikasih semacam tax rebate atau semacam diskon untuk pajaknya"

Menurutnya, model insentif serupa telah diterapkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, sehingga Indonesia perlu mengejar hal serupa untuk memperkuat daya saing industri perfilman nasional sebagai lokasi syuting.

Perizinan wilayah dan promosi pariwisata

Selain insentif fiskal, Fadli menekankan pentingnya menyederhanakan proses perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemudahan izin dinilai penting untuk mendorong produksi film asing memilih lokasi di Indonesia.

"Kalau syuting di daerah itu sebenarnya promosi budaya, promosi daerah, dan promosi pariwisata. Jadi harus dipermudah, jangan dipersulit"

Fadli mengingatkan bahwa berbelitnya perizinan berisiko membuat produser asing memilih negara lain yang lebih ramah investor. Ia berharap pemerintah menciptakan iklim yang mendukung bagi industri perfilman global di Tanah Air.

Keluhan pelaku film nasional soal beban pajak

Isu pajak juga mendapat perhatian dari pelaku industri dalam negeri. Produser Manoj Punjabi sebelumnya menyatakan bahwa beban pajak untuk film nasional lebih berat dibanding film asing. Ia mengungkapkan bahwa film nasional kerap dikenai pajak berlapis, sementara film asing hanya dikenai sekali.

"Ada teman-teman indie yang buat satu film dapat investor dia dikenakan pajak, tapi film asing tidak dikenakan pajak lagi"

Keluhan ini mencerminkan kekhawatiran soal ketimpangan kebijakan perpajakan dalam industri film. Jika tidak ditangani, ketimpangan tersebut berpotensi menekan produktivitas perfilman nasional dan investasi lokal.

Implikasi dan langkah berikutnya

Usulan Fadli akan dimulai dari pembicaraan antarkementerian, terutama dengan Kementerian Keuangan dan instansi terkait perizinan daerah. Jika disetujui, kebijakan ini bisa mendorong arus investasi, promosi budaya, dan pariwisata melalui kegiatan syuting internasional.

Namun, perubahan kebijakan memerlukan kajian fiskal, regulasi, dan koordinasi pemerintahan daerah untuk memastikan insentif efektif dan adil bagi pelaku lokal maupun asing.