Mendagri Minta Forkopimda Perkuat Soliditas untuk Stabilitas Daerah

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh daerah memperkuat soliditas dan komunikasi pada Kamis, 4 Juni 2026 di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur DIY. Permintaan itu ditujukan agar stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga sebagai fondasi utama pembangunan.

Pesan utama Mendagri

Tito menekankan bahwa kekompakan pemangku kepentingan daerah berperan penting dalam menjaga kestabilan politik dan keamanan. Menurutnya, stabilitas tersebut langsung memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Acara silaturahmi dan pengarahan itu melibatkan Menko Bidang Politik dan Keamanan, Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Badan Pusat Statistik. Pertemuan ditujukan kepada kepala daerah dan Forkopimda wilayah Jawa dan Bali.

"Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan negara,"

Mengapa Jawa dan Bali jadi fokus

Tito menilai Pulau Jawa dan Bali memiliki posisi strategis karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional. Kedua wilayah itu juga dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia, sehingga kondisi keamanan di sana berdampak luas.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan hanya berjalan optimal jika daerah aman dan kondusif. Pengalaman menunjukkan kerusuhan di sejumlah daerah pernah mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan proyek pembangunan.

"Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, semua akan terganggu,"

Peran FKUB dan dukungan anggaran daerah

Tito meminta pemerintah daerah mengaktifkan kembali peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen penting menjaga kerukunan masyarakat. Menurutnya, daerah dengan FKUB aktif lebih cepat mendeteksi dan mencegah potensi konflik keagamaan.

Ia juga mendorong kepala daerah, khususnya yang memiliki kemampuan fiskal memadai, untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD guna mendukung kegiatan FKUB. Langkah ini dianggap strategis untuk pencegahan konflik sejak dini.

"Mohon juga dihidupkan FKUB. Biasanya daerah yang rentan terhadap isu keagamaan akan lebih cepat mencegah potensi konflik apabila FKUB berjalan dengan baik,"

Implikasi dan langkah ke depan

Penguatan komunikasi dan koordinasi antara unsur Forkopimda, baik lewat forum resmi maupun pendekatan informal, menjadi langkah yang diulang dalam arahan tersebut. Bagi Tito, keterbukaan dan kerja sama antarpimpinan daerah mempercepat penyelesaian persoalan lokal dan mencegah eskalasi konflik.

Dengan fokus pada penguatan kelembagaan seperti FKUB dan alokasi anggaran mendukung program pencegahan, pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan kondisi yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.