Mendagri Minta Forkopimda Perkuat Soliditas untuk Stabilitas Daerah
Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh daerah memperkuat soliditas dan komunikasi pada Kamis, 4 Juni 2026 di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur DIY. Permintaan itu ditujukan agar stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga sebagai fondasi utama pembangunan.
Pesan utama Mendagri
Tito menekankan bahwa kekompakan pemangku kepentingan daerah berperan penting dalam menjaga kestabilan politik dan keamanan. Menurutnya, stabilitas tersebut langsung memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Acara silaturahmi dan pengarahan itu melibatkan Menko Bidang Politik dan Keamanan, Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Badan Pusat Statistik. Pertemuan ditujukan kepada kepala daerah dan Forkopimda wilayah Jawa dan Bali.
"Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan negara,"
Mengapa Jawa dan Bali jadi fokus
Tito menilai Pulau Jawa dan Bali memiliki posisi strategis karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional. Kedua wilayah itu juga dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia, sehingga kondisi keamanan di sana berdampak luas.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan hanya berjalan optimal jika daerah aman dan kondusif. Pengalaman menunjukkan kerusuhan di sejumlah daerah pernah mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan proyek pembangunan.
"Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, semua akan terganggu,"
Peran FKUB dan dukungan anggaran daerah
Tito meminta pemerintah daerah mengaktifkan kembali peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen penting menjaga kerukunan masyarakat. Menurutnya, daerah dengan FKUB aktif lebih cepat mendeteksi dan mencegah potensi konflik keagamaan.
Ia juga mendorong kepala daerah, khususnya yang memiliki kemampuan fiskal memadai, untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD guna mendukung kegiatan FKUB. Langkah ini dianggap strategis untuk pencegahan konflik sejak dini.
"Mohon juga dihidupkan FKUB. Biasanya daerah yang rentan terhadap isu keagamaan akan lebih cepat mencegah potensi konflik apabila FKUB berjalan dengan baik,"
Implikasi dan langkah ke depan
Penguatan komunikasi dan koordinasi antara unsur Forkopimda, baik lewat forum resmi maupun pendekatan informal, menjadi langkah yang diulang dalam arahan tersebut. Bagi Tito, keterbukaan dan kerja sama antarpimpinan daerah mempercepat penyelesaian persoalan lokal dan mencegah eskalasi konflik.
Dengan fokus pada penguatan kelembagaan seperti FKUB dan alokasi anggaran mendukung program pencegahan, pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan kondisi yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...