Mendag Pastikan HET MINYAKITA Rp15.700, Fokus Perluas Distribusi

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan Harga Eceran Tertinggi (MINYAKITA) tetap sebesar Rp15.700 per liter. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026, saat pemerintah menegaskan prioritas penguatan distribusi agar produk lebih mudah dijangkau masyarakat.

Penguatan distribusi ke pasar rakyat

Pemerintah menempatkan perluasan jaringan distribusi sebagai langkah utama. Targetnya adalah menjadikan MINYAKITA lebih mudah ditemukan di pasar tradisional dan pasar rakyat.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) pangan, yakni Perum Bulog dan ID FOOD. Keterlibatan kedua BUMN diharapkan memperlebar jangkauan penyaluran hingga ke daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.

Peran BUMN dan produsen

Selain melibatkan Bulog dan ID FOOD, pemerintah meminta produsen menambah kapasitas produksi untuk merek alternatif atau second brand. Tujuannya untuk memperluas pilihan minyak goreng terjangkau bagi konsumen.

Pernyataan Mendag menegaskan bahwa keberadaan merek alternatif sudah semakin banyak di pasar rakyat. Dengan demikian, konsumen tidak hanya bergantung pada satu merek.

"Kami saat ini akan fokus pada distribusi MINYAKITA ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD. Kami harap, MINYAKITA akan semakin banyak di pasar,"

Implikasi untuk program bantuan pangan

Pemerintah juga memastikan stok minyak goreng untuk program bantuan pangan tetap terpenuhi. Namun ke depannya, pangan bantuan tersebut akan beralih menggunakan merek lain demi menjaga distribusi dan ketersediaan.

"Kalau kemarin sebagian dipakai untuk bantuan pangan, selanjutnya akan menggunakan merek lain. Detailnya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan produsen,"

Dampak yang diharapkan

Dengan penguatan distribusi dan penambahan pasokan second brand, pemerintah berharap stabilitas harga minyak goreng terjaga. Langkah ini juga ditujukan agar kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah tetap terpenuhi tanpa terjadi kelangkaan.

Penguatan jaringan distribusi melalui BUMN pangan dan dorongan produksi pada merek alternatif menjadi dua pilar utama kebijakan yang sedang dijalankan. Pemerintah akan terus memantau ketersediaan dan harga di pasar rakyat sebagai upaya menjaga keterjangkauan bagi masyarakat.