Prabowo: Program MBG Capai 62 Juta Penerima Manfaat
Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 62 juta penerima manfaat per 27 Agustus 2026. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Capaian program dan jaringan dapur MBG
Presiden menyebut pemerintah membangun puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah. Menurutnya, keberadaan dapur-dapur itu menjadi salah satu faktor utama perluasan jangkauan program.
"Kita telah membangun puluhan ribu dapur umum MBG. Bahkan, MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat,"
Tantangan dan perbaikan program
Prabowo mengakui program ini besar dan menghadapi banyak tantangan operasional. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki kekurangan yang ada agar manfaat program optimal.
"MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak. Tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut,"
Presiden juga menekankan prioritas penerima manfaat, termasuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia. Ia menuturkan fokus utama adalah memastikan kelompok rentan benar-benar menerima gizi yang layak.
"Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil. Kita selesaikan semuanya,"
Perkenalan Kepala Badan Gizi
Dalam kesempatan itu, Prabowo memperkenalkan Kepala Badan Gizi (BGN) yang baru, Sudaryono, kepada ribuan kader NU. Sudaryono baru dilantik sebulan lalu menggantikan Nanik S Deyang.
"Kepala BGN yang baru sudah ada di sini. Ini anak muda yang jantungnya kuat,"
Dukungan PBNU
Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dukungan organisasi terhadap kerja sama dengan pemerintah. Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Nahdlatul Ulama dan bangsa.
"Apabila Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain harus bekerja sama dengan pemerintah. Di antara prinsip penting dari jam'iyah ini adalah bagaimana kami mampu mengoordinasikan berbagai macam ikhtiar dengan pelaksanaan agenda-agenda dan program-program pemerintah,"
Dengan pernyataan dan penegasan tersebut, pemerintah menegaskan keberlanjutan program MBG sambil memperbaiki pelaksanaannya. Para pihak terkait diharapkan terus berkoordinasi untuk memastikan distribusi gizi menyasar kelompok rentan secara efektif.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Tak Maju Ketum PBNU, Nasaruddin Umar Fokus sebagai Menteri Agama
Nasaruddin Umar menolak maju sebagai Ketum PBNU dan memilih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Agama, m...
Sekolah Rakyat Jadi Strategi Negara Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Pemerintah luncurkan Sekolah Rakyat untuk menjemput anak keluarga miskin, fokus desil 1-2, dengan target 1 j...
Kemendikdasmen Pulihkan Trauma Murid Terdampak Gempa NTT
Kemendikdasmen bersama HIMPSI memberikan dukungan psikososial bagi murid dan guru terdampak gempa NTT untuk...
Kemendikdasmen Pulihkan Trauma Murid Terdampak Gempa di NTT
Kemendikdasmen dan HIMPSI melakukan pendampingan psikososial bagi murid dan guru terdampak gempa NTT untuk m...
Prabowo Tekankan Kedekatan Pemerintah dengan NU dan Muhammadiyah
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya hubungan dekat pemerintah dengan NU dan Muhammadiyah saat membuka Muk...
Menkeu Evaluasi Bea Cukai Usai Penahanan Pejabat oleh KPK
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan evaluasi tata kelola Bea Cukai dan Pajak setelah penahanan pejabat B...