Marhaenisme dan Pancasila Relevan Hadapi Neoliberalisme

SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, menilai pemikiran Bung Karno tentang Marhaenisme dan nilai Pancasila masih relevan untuk menghadapi tantangan ketergantungan ekonomi masa kini. Pernyataan itu disampaikan pada diskusi ideologi yang digelar DPC Tuban, Rabu (1/7/2026), sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global yang dinilai mengubah bentuk kolonialisme.

Marhaenisme: akar, makna, dan pilar

Ony menjelaskan bahwa Marhaenisme lahir dari semangat anti-kolonialisme serta anti-imperialisme Bung Karno. Ideologi ini, menurutnya, tetap relevan karena berpihak pada rakyat kecil yang memiliki alat produksi namun belum merasakan kesejahteraan.

Ia memaparkan tiga pilar utama Marhaenisme yang dirumuskan Bung Karno sebagai fondasi sosial-politik.

• Sosio-Nasionalisme
• Sosio-Demokrasi
• Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Ony, pilar-pilar ini berfungsi sebagai kerangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pancasila sebagai pijakan kebijakan

Ony menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen formal atau hafalan. Ia menekankan perlunya menjadikan Pancasila sebagai philosophische grondslag dan Weltanschauung yang mengarahkan kebijakan publik.

"Bagi Bung Karno, Pancasila adalah philosophische grondslag dan Weltanschauung yang digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Marhaenisme menjadi pisau analisis agar Pancasila tidak sekadar menjadi hafalan atau pajangan,"

Ketergantungan ekonomi: bentuk baru kolonialisme

Ony menilai bentuk kolonialisme saat ini telah bergeser dari pendudukan fisik menjadi ketergantungan ekonomi. Ia menyebut fenomena itu muncul lewat praktik neoliberalisme dan neokolonialisme yang mengikat negara pada investasi asing tanpa memihak kepentingan lokal.

"Jika dahulu kolonialisme bersifat fisik, hari ini imperialisme menjelma menjadi neoliberalisme dan neokolonialisme yang menciptakan ketergantungan ekonomi pada investasi asing yang tidak berpihak pada kepentingan lokal,"

Implikasi bagi kader dan kebijakan partai

Menurut anggota Komisi B DPRD Jawa Timur itu, pemahaman Marhaenisme penting bagi kader PDI Perjuangan. Ia menyatakan sikap ideologis tersebut menjadi dasar partai saat menjalankan fungsi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan.

"Sehingga bagi kader PDI Perjuangan harus mengenal dan memahami pemikiran-pemikiran Soekarno. Itu juga yang mendasari posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan saat ini sebagai partai penyeimbang,"

Dengan demikian, Ony mendorong agar nilai-nilai Pancasila dan analisis Marhaenisme diterjemahkan ke dalam kebijakan pro-rakyat yang mengurangi ketergantungan ekonomi dan memperkuat kemandirian nasional.