P2MI Temukan 7.807 Tautan Lowongan Kerja Luar Negeri Fiktif
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menemukan 7.807 tautan yang diduga menawarkan lowongan kerja luar negeri fiktif sepanjang Januari–Agustus 2026. Temuan ini disampaikan oleh Wakil Menteri P2MI Christina Aryani berdasarkan pemantauan Unit Patroli Siber Kementerian.
Temuan dan modus penipuan
Menurut Christina, tawaran pekerjaan itu umumnya dikemas menarik dengan janji keberangkatan mudah dan gaji tinggi tanpa proses persiapan memadai. Penawaran seperti itu sering memberi kesan semua persyaratan akan "diurus" sehingga calon pekerja tidak perlu melakukan verifikasi lebih lanjut.
"Berangkat kerja luar negeri tidak perlu persiapan, semua diurus, gaji 1.000 dollar. Nah, sebetulnya ini juga masyarakat harus mewaspadai,"
Modus yang terlihat termasuk iklan online yang menjanjikan keberangkatan cepat, iming-iming gaji besar, dan minimnya informasi tentang proses administrasi atau perusahaan penyalur yang valid.
Penindakan digital dan kendala
Kementerian P2MI rutin melaporkan tautan penipuan itu kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk dilakukan take down. Namun, tantangan besar tetap ada: tautan baru sering muncul kembali setelah yang lama diblokir.
"Kayak judol juga kan, satu di-take down, besok muncul lagi satu. Jadi memang ini harus terus-terusan, harus continue, kita tidak bisa berhenti,"
Karena sifat dinamis ruang digital, upaya tak hanya butuh pemblokiran berkala, tetapi juga koordinasi lintas kementerian dan platform serta peningkatan literasi digital masyarakat.
Pencegahan keberangkatan nonprosedural
Selain pemantauan online, pemerintah melakukan pencegahan keberangkatan calon pekerja migran secara nonprosedural. Sejak 2025 hingga Juli 2026, pemerintah mencegah 6.668 calon pekerja migran dari keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.
| Jenis Data | Periode | Jumlah |
|---|---|---|
| Tautan lowongan fiktif | Jan–Agt 2026 | 7.807 |
| Pencegahan keberangkatan nonprosedural | 2025–Jul 2026 | 6.668 |
Wilayah rawan dan imbauan
Pencegahan terutama dilakukan di wilayah yang kerap menjadi jalur keberangkatan ilegal, antara lain:
- Kepulauan Riau
- Kalimantan Barat
- Riau
- Kalimantan Utara
- Banten
Christina mengimbau masyarakat untuk memverifikasi informasi lowongan melalui SISKOP2MI. Di sana tersedia data tentang lowongan, mekanisme pendaftaran, persyaratan, dan daftar P3MI yang valid.
Pemerintah menegaskan upaya memastikan akses informasi resmi harus terus diperkuat sebagai bagian dari perlindungan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...