DPR Minta Evaluasi Usai Dua Peserta Latsarmil SPPI Meninggal
Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mendesak evaluasi menyeluruh setelah dua peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil). Pernyataan itu disampaikan saat konfirmasi pada Kamis, 25 Juni 2026, menyusul kritik atas desain dan tata kelola pelatihan.
Kronologi singkat dan sorotan DPR
Dua peserta yang merupakan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP/Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dilaporkan meninggal saat pelaksanaan latsarmil. Insiden ini memunculkan pertanyaan tentang proporsi materi fisik dan kemiliteran dalam program yang sejatinya bertujuan membekali kemampuan manajerial.
Rahmat menegaskan tujuan utama SPPI adalah untuk memperkuat kapasitas manajerial peserta sehingga mereka memahami tata kelola koperasi secara utuh. Menurutnya, pelatihan fisik tidak boleh mendominasi.
"Kita harus paham bahwa tujuan dasar memberikan pembekalan. Terlebih terhadap manajer-manajer yang sedang dilatih ini adalah agar mereka memiliki kemampuan dan pemahaman yang utuh terkait koperasi,"
Keluhan terhadap desain pelatihan
Rahmat mengatakan peserta memang perlu dibekali kedisiplinan dan semangat kebangsaan. Namun, ia khawatir materi kemiliteran mendapat porsi berlebih sehingga mengabaikan aspek keahlian manajerial yang esensial bagi pengelola koperasi.
"Jangan sampai porsi fisik dan militernya lebih besar. Mereka disiapkan menjadi manajer, bukan sebagai orang yang mengandalkan kekuatan fisik semata,"
Dia menambahkan kekhawatiran adanya ketidakseimbangan materi pelatihan yang berpotensi menimbulkan korban. "Saya khawatir porsi pelatihan yang diberikan tidak seimbang sehingga, mohon maaf, banyak yang menjadi korban," ujarnya.
Tuntutan tindakan cepat dan pengawalan kasus
Sebagai langkah awal, Rahmat mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara aktivitas fisik berisiko tinggi dalam latsarmil sampai penyebab insiden diketahui secara pasti. Ia juga meminta audit terhadap desain kurikulum, standar keselamatan, dan mekanisme pengawasan pelaksanaan pelatihan.
Komisi VI berjanji akan terus mengawal proses investigasi hingga ada kejelasan terkait penyebab meninggalnya kedua peserta. Rahmat mengingatkan pentingnya langkah cepat agar kejadian serupa tidak terulang.
"Jangan sampai ini baru beberapa hari pelatihan dilakukan sudah ada dua korban meninggal dunia,"
Implikasi dan langkah ke depan
Insiden ini menempatkan fokus pada kebutuhan penyesuaian materi pelatihan SPPI agar lebih relevan dengan tujuan program: menghasilkan pengelola koperasi yang kompeten secara manajerial. Evaluasi yang transparan dan perbaikan prosedur keselamatan dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan melindungi peserta.
Pemerintah diharapkan merespons permintaan evaluasi dengan cepat dan terbuka, sambil memastikan investigasi berjalan transparan dan hasilnya dipublikasikan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BKKBN Percepat Intervensi Langsung untuk Keluarga Risiko Stunting
BKKBN percepat intervensi langsung untuk keluarga risiko stunting lewat pendekatan lapangan dan kolaborasi p...
Prabowo Buka Ekspor Pangan Asal Petani Tidak Rugi
Presiden Prabowo setuju membuka ekspor pangan dan pupuk asal petani domestik tidak dirugikan; pernyataan dis...
Prabowo: Persatuan Kunci Masa Depan Indonesia
Prabowo di PENAS Gorontalo: persatuan kunci agar Indonesia tak gagal; pemerintah bekerja keras menjaga kekay...
Cara Polling Logo Resmi HUT ke-81 RI: Langkah dan Syarat
Pemerintah membuka polling publik untuk memilih logo resmi HUT ke-81 RI. Ikuti langkah resmi melalui situs l...
Pabrik Vape Ganja Internasional Beromzet Rp360 Miliar Dibongkar
Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar pabrik rumahan vape ganja beromzet Rp360 miliar, pelaku WNA dan t...
Partisipasi Publik Tentukan Logo HUT ke-81, Mensesneg Tegaskan Kebersamaan
Panitia HUT ke-81 libatkan publik dalam memilih logo; Mensesneg Prasetyo Hadi berharap hasilnya jadi simbol...