Nagan Raya Dorong Pemanfaatan Lahan Bekas HGU, ATR/BPN Siap Dukung
Pemerintah Kabupaten Nagan RayaKementerian ATR/BPN. Pertemuan di Jakarta pada Selasa, 16 Juni, membahas pemanfaatan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Usaha Semesta Jaya yang berada di wilayah Nagan Raya.
Pertemuan di Jakarta
Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan SH MH, bersama unsur Forkopimda melakukan pertemuan dengan Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (16/6). Pertemuan dihadiri juga Kepala Kantor Pertanahan Nagan Raya serta perwakilan Kanwil ATR/BPN Provinsi Aceh.
Agenda utama adalah mempercepat proses administratif dan legal terkait status lahan bekas HGU PT USJ agar bisa segera dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Rencana pemanfaatan lahan bekas HGU
Bupati menjelaskan lahan tersebut sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk mendukung layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Penggunaan lahan direncanakan untuk beberapa fasilitas, antara lain:
- Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
- Fasilitas pelayanan kesehatan
- Pusat pengembangan perikanan air tawar
- Berbagai fasilitas umum lain bagi masyarakat Nagan Raya
"Pemkab Nagan Raya berkomitmen mengalihfungsikan lahan itu demi kemaslahatan masyarakat dan penguatan infrastruktur pelayanan publik,"
Tuntutan legalitas dan tindak lanjut
Dirjen PSKP, Iljas Tedjo Prijono, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemanfaatan lahan untuk fasilitas publik. Namun, ia menekankan proses administrasi dan legal harus berjalan sesuai ketentuan.
"Hal ini diperlukan agar fungsi lahan baru tersebut memiliki payung hukum yang selaras dalam sistem tata ruang nasional,"
Sebagai tindak lanjut, Dirjen PSKP meminta Pemkab Nagan Raya segera melakukan revisi atau perbaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada lokasi yang dimaksud. Setelah penyempurnaan tata ruang diselesaikan, Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan surat rekomendasi resmi.
"Rekomendasi ini sebagai dasar pelepasan dan pemanfaatan lahan bekas HGU tersebut oleh pemerintah daerah,"
Langkah ini membuka peluang percepatan pemanfaatan lahan untuk kepentingan publik. Selanjutnya, fokus akan tertuju pada proses revisi RTRW dan penerbitan rekomendasi oleh Kementerian ATR/BPN agar pemanfaatan lahan dapat dilaksanakan sesuai payung hukum.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Sergai Kejar Kenaikan Produksi Padi lewat PM-AAS
Sergai mulai berlakukan PM-AAS untuk percepat tanam dan dorong produksi padi, didukung mekanisasi, benih ung...
REI dan Fortress Tanam 9.350 Tabebuya Serentak di 17 Provinsi
DPP REI dan Fortress menanam 9.350 bibit tabebuya serentak di 17 provinsi pada 20 Nov 2026, bagian dari gera...
Polres Labuhanbatu Temukan Motor Diduga Hasil Penggelapan di Rantauprapat
Sat Lantas Polres Labuhanbatu menemukan Honda Beat Street diduga hasil penggelapan saat patroli Operasi Zebr...
Kontes Ternak Aceh Besar 27–29 Nov 2026: Pendaftaran Gratis
Kontes Ternak Aceh Besar digelar 27–29 Nov 2026 di Pasar Hewan Sibreh; pendaftaran gratis untuk pemegang KTP...
Fadhlullah Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026–2030
Wagub Aceh H. Fadhlullah resmi memimpin PORDASI Aceh 2026–2030; SK diserahkan di Makassar saat Rakernas II P...
PBVSI Nias Kirim 14 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Target Emas
PBVSI Kabupaten Nias melepas 14 atlet ke Porprovsu XII 2026 pada 21 Nov; target medali emas dan sudah jalani...