Kurikulum Polri Berbasis HAM, AI, Big Data Siap Berlaku 2027
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan kurikulum pendidikan Polri yang berbasis HAM, artificial intelligence (AI), dan big data direncanakan mulai diterapkan pada 2027. Pernyataan itu disampaikan saat peninjauan dan peresmian fasilitas pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Senin 6 Juli 2026.
Kurikulum baru: target dan tujuan
Dedi mengatakan perubahan kurikulum merupakan bagian percepatan transformasi pendidikan untuk membangun sumber daya manusia Polri yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Evaluasi semester pertama dijadikan momentum untuk menyusun desain kurikulum baru yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.
"Seluruh kurikulum pendidikan Polri sedang didesain ulang agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026," ujar Dedi.
Implementasi di seluruh jenjang pendidikan
Reformasi ini mencakup semua jenjang pendidikan pembentukan dan pengembangan personel. Kurikulum baru akan diterapkan tidak hanya di Akpol, tetapi juga pada unit-unit berikut:
- Bintara
- SPKT
- Brimob
- Polair
- Intelijen
Tujuannya agar kompetensi teknis dan perilaku kepolisian selaras dengan tuntutan HAM dan perkembangan teknologi.
Laboratorium dan pembelajaran berbasis digital
Saat berkunjung ke Akpol, Wakapolri meresmikan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian. Fasilitas ini memanfaatkan teknologi digital, big data, dan kecerdasan buatan untuk mendukung pembelajaran berbasis riset.
"Kami menyiapkan taruna sebagai first line supervisor sekaligus calon pemimpin Polri masa depan. Karena itu, pembelajaran harus dekat dengan digitalisasi, big data, artificial intelligence, serta kemampuan berpikir komprehensif," ucapnya.
Laboratorium diharapkan memperkuat budaya pengambilan keputusan berbasis bukti. Pendekatan ini penting agar kebijakan kepolisian lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peningkatan kepemimpinan
Transformasi pendidikan juga akan meluas ke jenjang kepemimpinan di Sespim Polri. Saat ini, Polri menyiapkan Laboratorium Kepemimpinan Digital untuk manajer menengah dan pimpinan, sebagai bagian penguatan kompetensi di level strategis.
"Ini merupakan komitmen Polri membangun SDM unggul melalui reformasi pendidikan dan penguatan kompetensi personel," ujar Dedi.
Dengan langkah ini, Polri menargetkan kurikulum yang lebih responsif terhadap tantangan global dan harapan masyarakat. Implementasi bertahap hingga 2027 akan menentukan kesiapan taruna dan jajaran kepemimpinan menghadapi era digital dan kebutuhan standar HAM yang lebih tinggi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Setujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan
Pemerintah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DP...
BGN Uji Sistem Prasmanan MBG di Kelas, Makanan Disajikan Hangat
BGN uji coba penyajian MBG secara prasmanan di kelas sejak 5 Oktober 2026 untuk menjaga makanan hangat dan m...
Airlangga Sebut Keunggulan Maung MV3 Garuda Limousine
Airlangga nilai Maung MV3 Garuda Limousine nyaman dengan kursi reclining, interior mewah, dan teknologi seta...
Hari Cerebral Palsy Sedunia 2026: Tema 'Unique and United' dan Sejarahnya
Hari Cerebral Palsy Sedunia diperingati 6 Oktober 2026 dengan tema Unique and United untuk dorong inklusi da...
MenPPPA Dorong Perlindungan Perempuan dalam RUU Ketenagakerjaan
MenPPPA Arifah Fauzi dorong penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam RUU Ketenagakerjaan untuk cegah...
Pendaftar TKA 2026 Naik Hampir 10%, Capai 4,2 Juta
Pendaftar TKA 2026 naik hampir 10% menjadi 4,2 juta; 3,86 juta menyelesaikan pendaftaran. Tes digelar 26 Okt...