Lucy Kurniasari Soroti Kekurangan Penyuluh KB di Surabaya

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menyoroti kekurangan penyuluh keluarga berencana (KB) di Surabaya saat rapat kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2026. Ia meminta pemerintah meninjau penempatan petugas lapangan dan memperbaiki insentif bagi penyuluh serta kader KB.

Jumlah penyuluh KB di Surabaya

Lucy menyatakan Surabaya memiliki 31 kecamatan, namun jumlah penyuluh KB belum mencukupi sehingga beberapa petugas menangani lebih dari satu wilayah. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas program KB di tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan, jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan,"

Dia mempertanyakan apakah akan ada penambahan penyuluh baru berdasarkan data yang disampaikan pemerintah. Lucy meminta agar penambahan tersebut menjadi prioritas untuk memperkuat lini lapangan.

Insentif bagi penyuluh dan kader KB

Selain jumlah petugas, Lucy juga menyoroti besaran insentif yang diterima penyuluh dan kader KB. Menurutnya, banyak aspirasi tentang kesejahteraan petugas lapangan datang dari daerah-daerah di seluruh Indonesia.

"Jadi tolong juga diperhatikan terkait dengan insentifnya. Jangan juga terlalu jomplang ketika kita sandingkan dengan kepala dapur, waduh ini aspirasi dari seluruh penyuluh KB dan kader KB se-Indonesia,"

Ia menjelaskan peran kader KB sebagai pegiat sosial yang aktif melakukan pendampingan, door-to-door dan pertemuan warga untuk menjalankan program kependudukan. Namun insentif yang diterima dinilai masih relatif kecil.

"Sudah melakukan kegiatan door-to-door, lalu kemudian pertemuan-pertemuan dengan warga dan hanya mendapatkan Rp20.000 apabila mendapatkan akseptor. Jadi kalau akseptornya ini IUD, implan insentifnya hanya Rp20.000 tetapi kalau steril Rp100.000,"

Lucy menegaskan jumlah tersebut belum proporsional dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban kader di lapangan.

Permintaan dan prospek tindak lanjut

Lucy meminta pemerintah, termasuk BKKBN, menelaah kembali penempatan penyuluh dan skema insentif agar tidak menimbulkan ketimpangan kesejahteraan. Ia meminta klarifikasi terkait rencana penambahan petugas dari data resmi yang dipaparkan pemerintah pada rapat kerja.

Jika tidak segera ditangani, kekurangan penyuluh dan insentif rendah berisiko menghambat capaian program KB di perkotaan. Ke depan, DPR dan pemerintah diharapkan memprioritaskan penguatan kapasitas lapangan dan penyesuaian insentif untuk meningkatkan kualitas layanan keluarga berencana.