Nasional

KUR Sumut Tembus Rp11 T, Kementerian Dorong UMKM Naik Kelas

Bagikan:
Ilustrasi pelaku UMKM menerima pembiayaan KUR di Sumatra Utara

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkatkan akses pembiayaan untuk mendorong kenaikan kelas pelaku usaha. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatra Utara sudah mencapai sekitar Rp11 triliun kepada 168 ribu debitur. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kuota KUR di bank regional agar pembiayaan produktif lebih meluas.

Capaian KUR dan alokasi sektor

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan sebagian besar penyaluran difokuskan pada sektor produksi. Hingga kini sekitar Rp7,56 triliun dari total KUR di Sumatra Utara mengalir ke sektor tersebut. Angka itu dinilai penting untuk mendorong produktivitas dan skala usaha UMKM.

Inkubasi untuk 500 UMKM

Kementerian menyiapkan program inkubasi untuk memperkuat kapasitas usaha. Target awal adalah menyiapkan sekitar 500 UMKM agar menerima pembinaan menyeluruh. Pembinaan mencakup perizinan, legalisasi, teknologi, peningkatan produksi, dan akses pemasaran.

Kita mencoba menjadikan lembaga-lembaga inkubasi ini untuk menyiapkan sekitar 500 UMKM agar mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan secara komprehensif. Mulai dari perizinan, legalisasi, teknologi, peningkatan produksi, hingga akses pemasaran.

Pemerintah berharap UMKM hasil inkubasi dipertemukan dengan lembaga pembiayaan, calon pembeli, mitra usaha, penyedia teknologi, dan jejaring pemasaran. Tujuannya agar pendampingan berujung pada pembiayaan dan transaksi nyata.

Rencana peningkatan kuota KUR Bank Sumut

Penyaluran KUR melalui Bank Sumut telah mencapai sekitar Rp954 miliar, mendekati angka Rp1 triliun. Pemerintah berencana mendorong kenaikan kuota tersebut untuk memperluas akses pembiayaan di daerah.

Kita akan upayakan peningkatan kuota KUR Bank Sumut hingga sekitar Rp2 triliun. Peningkatan akses pembiayaan harus dibarengi dengan kesiapan pelaku usaha.

Kondisi UMKM dan tantangan di lapangan

Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, mencatat terdapat sekitar 1,4 juta UMKM di provinsi itu dengan rasio kewirausahaan sebesar 4,1 persen. Sektor ini menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja.

Namun mayoritas UMKM masih mikro. Sekitar 99,55 persen berada pada kategori usaha mikro, yang menjadi tantangan utama dalam akses pembiayaan dan pengembangan usaha.

Penguatan pembukuan dan penyusunan studi kelayakan usaha menjadi bagian penting. Sehingga nantinya UMKM semakin siap mengakses pembiayaan maupun investasi.

Upaya pemerintah difokuskan pada penguatan ekosistem kewirausahaan. Selain pembiayaan, strategi meliputi pendampingan, legalisasi, peningkatan kapasitas produksi, dan akses pasar untuk mendorong UMKM naik kelas.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait