DPR Dorong Kuota PTSL Tambah dan Percepatan Sertifikasi di Lampung
Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza mendesak penambahan kuota PTSL dan percepatan sertifikasi tanah, dalam rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Ia menyatakan langkah itu perlu untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di beberapa desa Lampung yang masih kompleks.
Desakan untuk pemerataan kuota PTSL
Rycko menyampaikan banyak keluhan dari kepala desa dan tokoh masyarakat Lampung Selatan terkait pembagian kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dinilai belum merata. Ia menilai kuota selama ini terkonsentrasi pada beberapa desa, sehingga desa bermasalah tidak tertangani.
"Kami menerima banyak masukan dari kepala desa dan tokoh masyarakat terkait pelaksanaan PTSL. Kuota yang diberikan masih terkonsentrasi di beberapa desa tertentu,"
Percepatan sertifikasi jadi prioritas
Politikus tersebut menekankan bahwa PTSL bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen untuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dari mafia tanah. Ia juga mengingatkan bahwa realisasi sertifikasi harus dipercepat karena target 2026 mencapai jutaan bidang tanah.
"PTSL merupakan instrumen penting untuk memperkuat perlindungan hukum dan akses ekonomi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya perlu dipercepat,"
Permasalahan teknis yang harus diselesaikan
Selain penambahan kuota, Rycko meminta penyelesaian cepat atas masalah teknis pertanahan. Ia menyebut beberapa masalah yang sering muncul di lapangan.
- Tertukarnya bidang tanah antar pemilik;
- Kesalahan pencantuman luas pada sertifikat;
- Proses revisi sertifikat yang belum rampung.
Tuntutan evaluasi dan sinergi antar lembaga
Rycko mengusulkan agar Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi khusus terhadap desa-desa yang kasusnya kompleks. Ia menilai sinergi yang lebih kuat antara kementerian dan pemerintah daerah diperlukan agar solusi tidak hanya fokus pada desa prioritas, melainkan merata.
"Kuota sebaiknya tidak hanya diberikan kepada desa tertentu. Pemerataan perlu dilakukan, terutama di wilayah yang masih banyak menghadapi persoalan tanah,"
Dengan langkah evaluasi dan penambahan kuota, Rycko berharap penyelesaian persoalan pertanahan di Provinsi Lampung bisa lebih cepat dan menyeluruh, serta memberi kepastian hukum bagi warga yang terdampak.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...