KLH Perketat Pengelolaan Limbah Program MBG untuk Cegah Pencemaran
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperketat pengelolaan air limbah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar program strategis nasional berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kata KLH melalui pernyataan resmi pada Minggu, 14 Juni 2026.
Aturan dan standar yang mengikat
Penguatan regulasi mengikuti Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 yang mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2026 yang mengatur baku mutu serta standar teknologi pengolahan air limbah domestik untuk SPPG.
Isi limbah dapur dan kebutuhan teknologi
Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, menjelaskan komposisi limbah cair dari kegiatan dapur SPPG. Limbah ini umumnya mengandung bahan organik, padatan tersuspensi, amonia, deterjen, minyak, dan lemak — semua memerlukan pengolahan sebelum dibuang.
“Berdasarkan Basic Engineering Design untuk kapasitas pengolahan 10 meter kubik per hari, kandungan pencemar limbah cair SPPG tergolong cukup tinggi. Sehingga membutuhkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah,”
Habibi menekankan bahwa kapasitas dan teknologi IPAL harus disesuaikan dengan karakter limbah agar hasil olahan memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke badan air.
Kebijakan KLH: teknis, regulasi, dan pendampingan
Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH/BPLH menegaskan setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah dan memenuhi standar sebelum dibuang.
“Program Makan Bergizi Gratis harus memberikan manfaat yang utuh bagi masyarakat. Karena itu, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan dikelola sesuai standar agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan,”
KLH melanjutkan upaya melalui penguatan regulasi, pendampingan teknis, dan penerapan teknologi pengolahan. Tujuannya menjaga kualitas lingkungan sekaligus memastikan keberlanjutan Program MBG.
Dampak dan urgensi
Seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah, kebutuhan sistem pengolahan limbah yang memadai semakin mendesak. Pengolahan makanan, pencucian bahan baku, pembersihan peralatan, dan sanitasi menghasilkan limbah cair potensial mencemari sungai dan sumber air bila tidak diolah.
Pengelolaan limbah yang baik membuka dua manfaat utama: mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG. Lingkungan yang bersih juga dinilai mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat dan produktif.
Prospek ke depan
Dengan penerapan baku mutu dan standar IPAL yang seragam, KLH/BPLH berharap pemenuhan gizi masyarakat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Implementasi teknis dan dukungan anggaran di tingkat daerah akan menjadi kunci agar SPPG dapat mengoperasikan IPAL yang efektif dan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Destinasi Wisata Flores Ditutup Sementara Pascagempa Magnitudo 7,7
Sejumlah destinasi wisata di Flores ditutup sementara pascagempa magnitudo 7,7 untuk pemeriksaan keamanan da...
Mensos: Jamuan Rakyat di Kalijodo Kurangi Beban Warga
Mensos Saifullah Yusuf hadiri Jamuan Rakyat di Kalijodo 18 Agustus 2026 dan bagikan sembako untuk mengurangi...
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Emas Rp60 Miliar ke Hong Kong
Bea Cukai menyita 30 keping emas 22,317 kg senilai Rp60 miliar yang hendak diselundupkan dua WNA Tiongkok ke...
Kemdiktisaintek Minta Fleksibilitas Akademik untuk Mahasiswa NTT
Kemdiktisaintek mengimbau perguruan tinggi di NTT menerapkan fleksibilitas akademik pascagempa 7,7 untuk men...
Ateng Sutisna Dorong Penguatan Tata Kelola Energi dan SDA
Ateng Sutisna mendorong penguatan tata kelola energi dan SDA setelah pidato Presiden, menyoroti B50, bursa k...
DPR Percepat Penanganan Bencana di NTT
DPR bersama pemerintah mempercepat penanganan bencana di NTT, dengan kunjungan lapangan, penugasan anggota D...