Tunjangan Guru Naik, DPR: Langkah Positif untuk Kesejahteraan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut positif kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan guru, baik untuk guru non-ASN maupun guru ASN. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Minggu, 14 Juni 2026, menanggapi pengumuman Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Kenaikan tunjangan: siapa dan berapa

Pemerintah menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Untuk guru ASN, tunjangan diberikan sebesar gaji pokok. Selain itu, sistem pembayaran gaji dan tunjangan kini dilakukan dengan transfer langsung ke rekening penerima.

Sikap Komisi X DPR

Lalu menilai kenaikan itu sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada aspek tunjangan semata.

“Kami mendukung kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para guru,”

Catatan pada anggaran 2027

Lalu menyoroti postur anggaran APBN 2027 yang menurutnya lebih banyak memfokuskan pagu indikatif pada penyediaan sarana dan prasarana. Menurut dia, hal ini menyisakan sejumlah pekerjaan rumah terkait kualitas sumber daya manusia di dunia pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa program yang secara khusus meningkatkan kualitas guru belum tercantum secara jelas dalam pagu indikatif anggaran 2027. Oleh karena itu Komisi X akan memantau dan membahas lebih lanjut alokasi anggaran tersebut.

Langkah lanjutan dan harapan

Komisi X berencana mencermati pagu indikatif anggaran pendidikan 2027 untuk memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi. Lalu menegaskan perlunya keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

Dia mengingatkan pemerintah agar pembangunan sarana dan prasarana tidak mengesampingkan aspek peningkatan kualitas SDM, termasuk program peningkatan mutu guru dan penguatan capaian belajar siswa.

Dengan demikian, kenaikan tunjangan menjadi langkah awal yang diapresiasi, namun masih diperlukan kebijakan komprehensif untuk memperbaiki mutu pendidikan secara menyeluruh.