Komisi I DPRD Sidak Lapas Banyuwangi: Temukan Overkapasitas dan Bahas KUHP

BANYUWANGI — Komisi I DPRD Banyuwangi melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi pada Selasa, 14 Juli 2026. Rombongan menggelar silaturahmi kelembagaan, meninjau fasilitas pembinaan, mengevaluasi kapasitas hunian, dan memastikan hak warga binaan terpenuhi. Kunjungan itu sekaligus bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan.

Kunjungan dan tujuan

Rombongan yang membidangi pemerintahan dan hukum disambut Kepala Lapas Banyuwangi, Solichin, beserta jajaran. Agenda utama adalah memperkuat sinergi antarlembaga dan melihat kondisi pembinaan di lapas. Komisi I menilai perlu adanya pemantauan berkala untuk menilai efektivitas program pembinaan serta hak dasar warga binaan.

Temuan: overkapasitas dan dampaknya

Wakil Ketua Komisi I, Yayuk Bannar Sri Pangayom, menyatakan bahwa program pembinaan berjalan baik, tetapi Lapas mengalami overcapacity. Kondisi ini menyebabkan penghuni saling berjejal dalam satu ruangan dan menimbulkan masalah serius.

• Kesehatan dan sanitasi warga binaan terganggu.
• Efektivitas program pembinaan menurun karena ruang terbatas.
• Potensi konflik meningkat akibat kepadatan dan rasio petugas yang tidak seimbang.

Kualitas program pembinaan di Lapas Banyuwangi sudah baik, namun yang menjadi keprihatinan adalah over kapasitas sehingga penghuni saling berjejal dalam satu ruangan,

Komisi I menyatakan akan proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan manusiawi.

Pembahasan KUHP baru sebagai solusi jangka panjang

Dalam dialog dengan pihak lapas, Komisi I membahas penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Pembahasan menyorot konsep hukum pidana yang menempatkan penjara sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Pendekatan ini diharapkan membantu mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan dalam jangka panjang.

Pengamanan dan upaya pencegahan narkoba

Komisi I memberi apresiasi kepada petugas Lapas Banyuwangi yang beberapa kali menggagalkan penyelundupan narkoba. Keberhasilan itu dianggap sebagai indikator integritas dan profesionalisme staf pemasyarakatan.

Dukungan dari Komisi I DPRD Banyuwangi ini menjadi suntikan motivasi bagi kami. Pengamanan di seluruh area akan terus kami perketat secara konsisten. Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi peredaran narkoba ke dalam lapas,

Kepala Lapas Solichin menegaskan komitmen lembaga untuk menjaga lapas sebagai tempat pemulihan dan pembinaan yang bersih dari peredaran gelap narkotika.

Tindak lanjut dan prospek

Komisi I berencana menindaklanjuti temuan dengan koordinasi lintas instansi untuk mencari solusi struktural terhadap overkapasitas. Langkah tersebut meliputi kebijakan alternatif penanganan perkara dan penguatan pembinaan. Harapannya, kombinasi kebijakan dan pengawasan dapat menurunkan tekanan hunian dan meningkatkan mutu pembinaan.