DPRD Jember Kaji Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan

JEMBER — DPRD Kabupaten Jember sedang mengkaji penerapan municipal bond atau obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan pada Rabu, 15 Juli 2026. Kajian ini muncul karena berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga daerah mencari opsi untuk memperkuat kapasitas fiskal tanpa membebani APBD.

Mengapa obligasi daerah dibahas?

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho menyatakan pembahasan obligasi daerah muncul saat konsultasi Banggar dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Langkah ini dipandang sebagai salah satu solusi di tengah kebijakan efisiensi dan menyusutnya ruang fiskal daerah.

“Dengan adanya kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah, municipal bond atau obligasi daerah ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menambah kekuatan fiskal daerah,” kata Nuki, Rabu (15/7/2026).

Syarat dan kerangka regulasi

Nuki menyampaikan bahwa penerbitan obligasi daerah sudah memiliki landasan hukum melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan. Meski demikian, pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum menerbitkannya.

Salah satu syarat utama adalah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang selama beberapa tahun terakhir telah dicapai Pemerintah Kabupaten Jember.

“Soal nominal pinjaman ada perhitungan yang diatur dalam peraturan OJK dan Menteri Keuangan. Ini masih perlu dipelajari dan dianalisis secara mendalam,” ujar Nuki.

Proyek yang potensial dibiayai

Menurut DPRD, obligasi daerah cocok untuk membiayai proyek publik yang memberikan manfaat langsung sekaligus berpotensi menghasilkan penerimaan. Contoh proyek yang disebutkan meliputi:

• Pembangunan dan perbaikan jalan
• Pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan
• Sistem penyediaan air bersih
• Infrastruktur pelayanan publik lainnya

Proses persetujuan dan risiko fiskal

Nuki menegaskan DPRD Jember belum mengambil keputusan terkait penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi membutuhkan persetujuan DPRD dan izin Menteri Keuangan, serta kajian komprehensif mengenai kemampuan pinjaman, analisis risiko fiskal, dan skema pembayaran pokok dan bunga sesuai regulasi.

“Tidak mungkin obligasi daerah diterbitkan di luar kemampuan fiskal daerah. Semua harus dihitung secara cermat agar tidak membebani APBD di masa mendatang,” tegasnya.

Penutup

DPRD berharap kajian ini membuka sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan sehingga pembangunan daerah tetap berjalan optimal meski ruang fiskal semakin terbatas. Seluruh aspek teknis dan hukum akan dianalisis lebih jauh sebelum keputusan akhir diambil.