MUI: KUII VIII Jadi Ruang Dialog Langsung antara Umat dan Pemerintah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 akan difungsikan sebagai ruang dialog langsung dengan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026. KUII VIII dirancang untuk menampung gagasan, kritik, dan masukan konstruktif yang dapat membantu perumusan kebijakan.
KUII sebagai ruang dialog
Wakil Ketua Umum MUI, Marsudi Syuhud, mengatakan pembangunan bangsa membutuhkan kolaborasi antarelemen. Oleh karena itu, KUII VIII dibuat bukan sekadar forum internal, melainkan ajang bertukar pandangan dengan pihak pemerintah. Peserta kongres diberi kesempatan menyampaikan solusi dan saran secara langsung kepada wakil pemerintahan.
Membangun bangsa itu tidak bisa sendirian pemerintahnya saja atau bahkan masyarakat bangsanya saja. Untuk itu, pada acara ini ada yang mewakili pemerintah.
Peran pemerintah dan tokoh publik
Marsudi menambahkan, selain perwakilan pemerintah akan hadir pula para menteri dan pejabat lembaga terkait. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk menjelaskan kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan. Dengan demikian, dialog dapat menghasilkan klarifikasi serta rekomendasi yang aplikatif.
Kemudian para menteri dan lembaga yang berkepentingan. Untuk saling memberikan alasan-alasan apa yang sudah pemerintah lakukan dan apa yang akan dilakukan.
Jadwal, peserta, dan agenda
KUII VIII digelar 24–26 Juli 2026 di Jakarta dan akan diikuti oleh 87 organisasi kemasyarakatan Islam dari seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka kongres pada Jumat sore, 24 Juli 2026. Agenda utama meliputi sesi debat gagasan, rekomendasi kebijakan, dan pertemuan bilateral antara tokoh ormas dengan perwakilan pemerintah.
Harapan dan dampak
Marsudi berharap forum ini mempermudah pertukaran argumen yang konstruktif antar berbagai pemangku kepentingan. Ia menilai bahwa adu gagasan antara akademisi, kiai, cendekiawan, dan praktisi diperlukan untuk mencari solusi kebangsaan yang komprehensif.
Jika masih ada yang kurang dalam pelaksanaannya, maka di arena ini bisa langsung disampaikan kritik-kritik yang membangun. Disampaikan ide-ide yang paling tepat dan paling bagus secara langsung.
Dengan format dialog terbuka, MUI berharap rekomendasi KUII VIII dapat menjadi masukan konkret bagi perbaikan kebijakan publik. Hasil kongres diperkirakan akan disampaikan kepada institusi terkait sebagai bagian dari upaya kolaborasi membangun bangsa.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...