KSP Dudung dan Wapres Bahas Perbaikan Program MBG
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan dia dipanggil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membahas perbaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan berlangsung sebelum Dudung menerima Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, di Jakarta, Selasa 19 Mei 2026. Pembahasan fokus pada peningkatan kualitas makanan dan pengawasan pelaksanaan program.
Pertemuan singkat dengan Wapres
Dudung menyampaikan bahwa Wapres menyoroti sejumlah persoalan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah pelaksanaan program MBG yang menjadi prioritas pemerintah. Pada pertemuan itu, Wapres meminta langkah perbaikan operasional agar program berjalan lebih baik dan aman.
Fokus perbaikan program MBG
Menurut Dudung, pembahasan meliputi peningkatan kualitas bahan dan penyajian makanan dalam program MBG. Selain itu, perhatian diarahkan pada mekanisme pengawasan dapur dan standar gizi yang diterapkan di unit layanan. Dudung menegaskan pentingnya keterlibatan pakar gizi untuk memastikan mutu makanan sesuai standar.
"Salah satunya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),"
"Jadi kami membahas bagaimana perbaikan-perbaikan terhadap masalah-masalah yang dihadapi BGN,"
Permintaan bantuan BGN dan langkah pengawasan
Setelah bertemu Wapres, Dudung bertemu Kepala BGN, Dadan Hidayana. Dalam pertemuan itu, BGN meminta dukungan KSP untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG. Salah satu solusi yang dibahas adalah menghadirkan pakar-pakar gizi untuk mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"BGN juga minta dibantu untuk pengawasan agar bisa ditingkatkan kembali,"
Dudung berharap sinergi antara KSP dan BGN dapat berjalan efektif. Dia menyebut koordinasi lintas-instansi penting untuk memperbaiki problem teknis dan memastikan program prioritas berjalan sesuai target.
Impak dan langkah selanjutnya
Perbaikan yang disepakati diharapkan meningkatkan kualitas layanan MBG dan keamanan makanan bagi penerima. Ke depan, KSP dan BGN diperkirakan akan merancang mekanisme pengawasan bersama dan memanggil ahli gizi sebagai pengawas independen. Pemantauan lebih ketat dipandang perlu agar tujuan program tercapai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kementerian Ekonomi Kreatif Jajaki Kolaborasi dengan ION Perluas Pasar Digital
Kemenparekraf bertemu ION pada 20 Agustus 2026 untuk perluas akses pasar digital, dorong AI, pemasaran digit...
Bendera Raksasa 10x5 m Dikibarkan di Muara Tujuh Sungai Subang
Bendera Merah Putih 10x5 meter dikibarkan di Muara Tujuh Sungai, Subang saat HUT RI ke-81 sambil mengkampany...
Menekraf Apresiasi Pameran SBY Art Community di TIM
Menekraf Teuku Riefky Harsya apresiasi pameran SBY Art Community di TIM (18–30 Agustus 2026) sebagai ruang k...
Perlinsos Digital: Bakom Sebut Pendaftaran Bansos dari 200 Hari Jadi 5 Menit
Bakom: uji coba Perlinsos Digital mempercepat pendaftaran bansos dari 200 hari menjadi sekitar lima menit, d...
Wamentrans Viva Yoga Ajak Bantu Korban Gempa NTT saat HUT RI ke-81
Wamentrans Viva Yoga mengajak semua pihak bantu korban gempa NTT saat perayaan HUT RI ke-81 dan menekankan s...
Kemenko PMK Prioritaskan Pemulihan Pendidikan Pascagempa NTT
Kemenko PMK memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pascagempa NTT, memaksimalkan gudang di Labuan Bajo...