KSP Dudung dan Wapres Bahas Perbaikan Program MBG
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan dia dipanggil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membahas perbaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan berlangsung sebelum Dudung menerima Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, di Jakarta, Selasa 19 Mei 2026. Pembahasan fokus pada peningkatan kualitas makanan dan pengawasan pelaksanaan program.
Pertemuan singkat dengan Wapres
Dudung menyampaikan bahwa Wapres menyoroti sejumlah persoalan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah pelaksanaan program MBG yang menjadi prioritas pemerintah. Pada pertemuan itu, Wapres meminta langkah perbaikan operasional agar program berjalan lebih baik dan aman.
Fokus perbaikan program MBG
Menurut Dudung, pembahasan meliputi peningkatan kualitas bahan dan penyajian makanan dalam program MBG. Selain itu, perhatian diarahkan pada mekanisme pengawasan dapur dan standar gizi yang diterapkan di unit layanan. Dudung menegaskan pentingnya keterlibatan pakar gizi untuk memastikan mutu makanan sesuai standar.
"Salah satunya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),"
"Jadi kami membahas bagaimana perbaikan-perbaikan terhadap masalah-masalah yang dihadapi BGN,"
Permintaan bantuan BGN dan langkah pengawasan
Setelah bertemu Wapres, Dudung bertemu Kepala BGN, Dadan Hidayana. Dalam pertemuan itu, BGN meminta dukungan KSP untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG. Salah satu solusi yang dibahas adalah menghadirkan pakar-pakar gizi untuk mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"BGN juga minta dibantu untuk pengawasan agar bisa ditingkatkan kembali,"
Dudung berharap sinergi antara KSP dan BGN dapat berjalan efektif. Dia menyebut koordinasi lintas-instansi penting untuk memperbaiki problem teknis dan memastikan program prioritas berjalan sesuai target.
Impak dan langkah selanjutnya
Perbaikan yang disepakati diharapkan meningkatkan kualitas layanan MBG dan keamanan makanan bagi penerima. Ke depan, KSP dan BGN diperkirakan akan merancang mekanisme pengawasan bersama dan memanggil ahli gizi sebagai pengawas independen. Pemantauan lebih ketat dipandang perlu agar tujuan program tercapai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mitra Karawangjaya Ungkap Hambatan Pengelolaan Kawasan Industri
PT Mitra Karawangjaya menyampaikan kendala SHGB, SIPA, akses tol, dan gangguan keamanan yang mengancam kepas...
JPPI Minta Sekolah Terbuka dalam Penanganan Perundungan
JPPI mendesak sekolah bersikap terbuka menangani perundungan, mendorong SOP, akreditasi, dan sosialisasi unt...
BBM dan Avtur Indonesia Termurah di ASEAN, Diesel di Posisi Ketiga
Harga bensin RON 92, RON 95, dan avtur di Indonesia tercatat paling murah di Asia Tenggara; diesel berada di...
Puan: Satuan Baru TNI Harus Perkuat Pertahanan dan Kedaulatan
Puan Maharani minta satuan baru TNI diiringi penguatan kemampuan pertahanan dan dukungan pemerintah usai pel...
Kemenimipas: Sosok di Kamar Mewah Lapas Cibinong Adalah Jimmy Masrin
Kemenimipas menyatakan sosok di kamar mewah Lapas Cibinong adalah terpidana korupsi Jimmy Masrin berdasarkan...
Ombudsman Siapkan Investigasi Tata Kelola Lapas Cibinong
Ombudsman siapkan investigasi menyeluruh atas tata kelola Lapas Kelas IIA Cibinong setelah ditemukan fasilit...