Aktivis: Kritik Ekonomi Medan Harus Berbasis Data

Medan — Aktivis mahasiswa menyoroti kritik anggota DPRD Kota Medan terhadap kinerja Wali Kota Rico Waas, dan menegaskan bahwa setiap tudingan terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi harus disertai data jelas dan dapat diuji publik. Pernyataan itu disampaikan Rabu, 26 Agustus, menyusul pernyataan politikus yang mengaitkan kondisi ekonomi kota dengan kegagalan kepemimpinan.

Kritik harus berdasarkan data

Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Medan periode 2023-2024, Dion Hafiz Maulana Munthe, menilai kritik terhadap pejabat publik sah dalam demokrasi. Namun ia menekankan pentingnya bukti yang konkret untuk menghindari narasi politik yang tidak berdasar.

“Kritikan seorang anggota DPRD Medan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan harusnya berbasis data. Jangan sampai kritik pejabat publik justru menjadi konsumsi informasi yang liar dan tidak berdasar,”

Dion mengingatkan data resmi yang pernah dipaparkan Menteri Dalam Negeri pada April 2026, yakni angka pertumbuhan ekonomi Kota Medan sebesar 6,54 persen. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa penilaian kondisi ekonomi tidak boleh hanya berdasar kesan politik.

Program lokal dan aktivitas ekonomi

Dion mengakui ada tantangan kepemimpinan di tingkat kota, tetapi menyebut beberapa kebijakan Pemko yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ia menilai perlu ada evaluasi berbasis indikator untuk melihat efektivitas program tersebut.

• Car Free Day dan Car Free Night
• Pesta kuliner serta bazar UMKM
• Rangkaian acara pemerintahan kota seperti MTQ yang melibatkan pelaku usaha

“Di lapangan kami melihat ada kebijakan yang memberikan ruang kepada pelaku UMKM produktif. Bahkan banyak di antaranya berasal dari kalangan Gen Z,” ujar Dion, sambil mencatat perubahan aktivitas perdagangan malam di kawasan Pasar Petisah yang mulai diramaikan pedagang jajanan.

Inflasi tetap pekerjaan rumah

Meski menekankan pentingnya data, Dion tidak mengabaikan persoalan inflasi yang masih membebani masyarakat. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik yang menunjuk inflasi Kota Medan pada 2026 di kisaran 4 persen lebih.

“Di pasar tradisional banyak ibu-ibu mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok... Harga yang tidak stabil ini adalah persoalan nyata,”

Dion meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak hanya mengandalkan rapat dan laporan administratif. Ia menegaskan langkah pengendalian harus terlihat dampaknya pada harga dan daya beli masyarakat.

Aktivis itu menutup dengan seruan agar semua pihak mengedepankan data dan indikator terukur saat mengkritik kebijakan publik, sehingga perdebatan politik tidak mengaburkan solusi nyata bagi warga Kota Medan.