Kemenkop Gandeng KLH Dorong Koperasi Masuk Pasar Karbon
Kementerian Koperasi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuka peluang koperasi masuk ke ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan perdagangan karbon. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.
Isi nota kesepahaman
MoU ini bertujuan memperluas peran koperasi dalam kegiatan berkelanjutan. Ruang lingkup mencakup pengelolaan limbah dan sampah, penerapan prinsip ekonomi sirkular, serta akses ke mekanisme perdagangan karbon. Kerja sama juga menekankan peningkatan kapasitas melalui literasi dan pelatihan bagi pelaku koperasi.
Peluang bisnis dan sektor prioritas
Menteri Koperasi menilai peluang usaha di sektor hijau cukup besar bagi koperasi. Ia menyebut contoh konkret seperti pengolahan limbah, pengumpulan minyak jelantah, dan inisiatif pengurangan sampah sebagai peluang yang bisa dikelola secara kolektif.
Selain itu, Kemenkop mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan baru dan pembukaan akses manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Kutipan pejabat
“Koperasi memerlukan dukungan literasi serta pengetahuan pengelolaan berkelanjutan sesuai norma-norma lingkungan hidup. Di sisi lain, koperasi juga siap menjadi instrumen utama dalam menyukseskan program-program Kementerian Lingkungan Hidup,”
Ferry menambahkan dorongan khusus agar manfaat perdagangan karbon tidak hanya dinikmati korporasi, tetapi juga masyarakat lokal, masyarakat adat, dan kelompok yang menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami mendorong agar koperasi terlibat dalam proses perdagangan karbon. Ini akan menjadi peluang dan lapangan usaha baru yang sangat potensial bagi kegiatan koperasi di Indonesia,”
Transformasi ekonomi dan peran masyarakat
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan kerja sama ini sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat dalam ekonomi strategis. Menurutnya, langkah ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam transformasi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Yang mana menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Ini adalah pembalikan arah bangunan masyarakat menuju cita-cita konstitusional,”
Langkah ke depan
Implementasi MoU akan berfokus pada penguatan kapasitas lewat literasi lingkungan, pilot project pengelolaan limbah, dan pemetaan peluang perdagangan karbon untuk koperasi. Kolaborasi ini diharapkan membuka akses pasar baru dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.
Kerja sama antar kementerian ini menjadi langkah awal untuk memasukkan koperasi dalam rantai nilai ekonomi hijau nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...