MPR: Kolaborasi Kunci Perkuat Gerakan Literasi Nasional

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan gerakan literasi nasional, Selasa, 21 Juli 2026. Langkah itu dinilai mendesak mengingat keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional yang mempengaruhi program layanan buku ke desa dan taman bacaan masyarakat.

Dorongan untuk sinergi antarpemangku kepentingan

Lestari menekankan bahwa sinergi diperlukan agar program peningkatan literasi tetap berjalan. Ia meminta peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta, pegiat literasi, dan komunitas agar upaya pembudayaan baca tidak terhenti.

Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti, menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi

Data IPLM dan tantangan akses bahan bacaan

Menurut Lestari, data Perpustakaan Nasional menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 berada pada angka 40,6, yang masih masuk kategori rendah. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan akses terhadap bahan bacaan bermutu di seluruh wilayah.

Ia menyebut Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai salah satu ujung tombak yang perlu diperkuat untuk menjangkau pembaca di daerah terpencil dan perdesaan.

Dampak pemangkasan anggaran Perpusnas

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminudin Aziz melaporkan pagu anggaran Perpusnas tahun 2026 sebesar Rp377,9 miliar, lebih rendah dibandingkan alokasi 2025 sebesar Rp721,6 miliar. Penurunan ini berdampak pada penghentian program pembagian buku gratis ke desa dan TBM.

Penghentian program distribusi buku diperkirakan mengurangi ketersediaan bahan bacaan di wilayah yang paling membutuhkan, sehingga memperlambat upaya peningkatan indeks literasi.

Rekomendasi kebijakan dan langkah konkret

Lestari mengusulkan beberapa langkah konkret untuk menjaga kelangsungan gerakan literasi, termasuk dukungan fiskal dan kemitraan publik-swasta. Ia menilai pengurangan beban pajak pada buku dan bahan baku kertas dapat menjadi insentif penting.

• Memperkuat peran pemerintah daerah dalam program pembudayaan baca.
• Melibatkan dunia usaha dan pegiat literasi dalam pendanaan dan distribusi bahan bacaan.
• Mendukung TBM melalui pelatihan dan bantuan koleksi buku.
• Merancang kebijakan fiskal untuk menurunkan harga buku dan kertas.

Dengan kondisi anggaran yang menurun dan IPLM yang masih rendah, Lestari menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor dan kebijakan fiskal yang mendukung menjadi kunci untuk memperbaiki akses serta kualitas literasi di Indonesia.