Kemendagri Perkuat Verifikasi dan Komunikasi Koperasi Merah Putih
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat dua langkah utama untuk mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP): penguatan verifikasi dan validasi, serta komunikasi publik. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Selasa, 21 Juli 2026.
Penguatan verifikasi dan validasi
Kemendagri menekankan verifikasi dan validasi berjenjang untuk memastikan hasil pembangunan koperasi sesuai rencana. Proses ini mencakup pemeriksaan kesesuaian perencanaan, kondisi fisik, dan kelengkapan administrasi.
Hasil verifikasi akan menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum gedung Koperasi Merah Putih diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah ketidaksesuaian teknis maupun administratif setelah serah terima.
Peran sekda dan mekanisme pelaporan
Bima menjelaskan bahwa sekretaris daerah (sekda) bertindak sebagai koordinator pelaksanaan verifikasi dan validasi di tingkat daerah. Pelaksanaan di lapangan dilaporkan kepada bupati atau wali kota.
Selanjutnya, laporan tersebut ditembuskan kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari mekanisme pengawasan program. Mekanisme ini mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.
Komunikasi publik dan publikasi praktik baik
Selain penguatan teknis, Kemendagri juga meningkatkan strategi komunikasi publik. Tujuannya menampilkan praktik-praktik baik pelaksanaan KDMP di berbagai daerah agar dapat dijadikan contoh.
Verifikasi dan validasi ini sangat penting untuk memastikan ada kesesuaian. Antara perencanaan, kondisi fisik, dan administrasi
Menurut Bima, publikasi daerah yang berhasil mengimplementasikan program diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Langkah ini juga diharapkan mendorong replikasi praktik baik oleh daerah lain.
Implikasi dan langkah berikutnya
Penguatan verifikasi dan komunikasi publik menempatkan aspek transparansi dan akuntabilitas di garis depan pelaksanaan KDMP. Dengan mekanisme berjenjang dan peran aktif sekda, Kemendagri berharap penyerahan fasilitas koperasi bisa berjalan tanpa hambatan administratif.
Ke depan, Kemendagri akan memantau pelaksanaan tim verifikasi daerah dan terus menyosialisasikan contoh keberhasilan agar program berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...