Kemendagri Perkuat Verifikasi dan Komunikasi Koperasi Merah Putih

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat dua langkah utama untuk mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP): penguatan verifikasi dan validasi, serta komunikasi publik. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Selasa, 21 Juli 2026.

Penguatan verifikasi dan validasi

Kemendagri menekankan verifikasi dan validasi berjenjang untuk memastikan hasil pembangunan koperasi sesuai rencana. Proses ini mencakup pemeriksaan kesesuaian perencanaan, kondisi fisik, dan kelengkapan administrasi.

Hasil verifikasi akan menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum gedung Koperasi Merah Putih diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah ketidaksesuaian teknis maupun administratif setelah serah terima.

Peran sekda dan mekanisme pelaporan

Bima menjelaskan bahwa sekretaris daerah (sekda) bertindak sebagai koordinator pelaksanaan verifikasi dan validasi di tingkat daerah. Pelaksanaan di lapangan dilaporkan kepada bupati atau wali kota.

Selanjutnya, laporan tersebut ditembuskan kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari mekanisme pengawasan program. Mekanisme ini mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.

Komunikasi publik dan publikasi praktik baik

Selain penguatan teknis, Kemendagri juga meningkatkan strategi komunikasi publik. Tujuannya menampilkan praktik-praktik baik pelaksanaan KDMP di berbagai daerah agar dapat dijadikan contoh.

Verifikasi dan validasi ini sangat penting untuk memastikan ada kesesuaian. Antara perencanaan, kondisi fisik, dan administrasi

Menurut Bima, publikasi daerah yang berhasil mengimplementasikan program diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Langkah ini juga diharapkan mendorong replikasi praktik baik oleh daerah lain.

Implikasi dan langkah berikutnya

Penguatan verifikasi dan komunikasi publik menempatkan aspek transparansi dan akuntabilitas di garis depan pelaksanaan KDMP. Dengan mekanisme berjenjang dan peran aktif sekda, Kemendagri berharap penyerahan fasilitas koperasi bisa berjalan tanpa hambatan administratif.

Ke depan, Kemendagri akan memantau pelaksanaan tim verifikasi daerah dan terus menyosialisasikan contoh keberhasilan agar program berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan publik.